Djarot: Pembangunan Jakarta Sebelumnya Tidak Transparan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, menemui Buya Syafii Maarif. Dalam pertemuan tesebut mantan Bupati Blitar itu menyampaikan pembangunan yang ada di bawah kepemimpinannya bersama Basuki Tjhaja Purnama atau akrab disapa Ahok.

Pertemuan dilangsungkan di kediaman Syafii Maarif di daerah Nogotirto, Sleman, DIY, Kamis 2 Februari 2017 malam. Djarot menyampaikan pembangunan di bawah kepemimpinannya terhitung maju. Dia membandingkan pembangunan Jakarta di era kepemimpinan sebelumnya.

Bahkan, yang terlihat jelas adalah transparansi pembangunan. Berbagai macam fasilitas bisa diberi karena anggaran transparan dan bisa maksimal. Karena semua peralatan dibeli sendiri sehingga membuat sungai-sungai di Jakarta mulai bersih.

"Sekarang DKI Jakarta sudah berubah betul. Dulu, maaf ya tidak transparan. Sekarang sangat transparan dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat," ujar Djarot, semalam.

Selain itu, Djarot juga menyampaikan soal gaji PNS DKI Jakarta yang termasuk tertinggi di Indonesia.

Gaji terendah seorang PNS DKI Jakarta saja adalah Rp 13 juta. Sementara gaji sekelas Lurah bisa mencapai Rp 30 juta. Pemberian gaji ini untuk menghindari korupsi di ranah PNS.

"Syaratnya memang seperti itu. Kita kasih kesejahteraan tinggi, tapi jangan sampai korupsi. Kalau ketahuan ada PNS yang korupsi akan langsung kita pecat," ujar Djarot.

Transparansi yang dibangun pemerintah DKI Jakarta membuat fasilitas benar-benar sesuai standar. Contoh lain yang disampaikan adalah kelayakan bus Transjakarta saat ini yang sudah sesuai standar Eropa.

"Kita ingin agar pembangunan dan transparansi di Jakarta ini bisa menjadi model. Kita juga ingin agar pembangunan dan transparansi di Jakarta itu bisa direplikasi di daerah lainnya," kata Djarot.

Sementara itu, Buya Syafii mengatakan agar setiap PNS DKI Jakarta yang sudah menerima gaji layak saat ini dapat mensyukurinya.

Rasa syukur itu, kata Syafi'i bisa dilakukan dengan tidak lagi korupsi. Jika masih ada PNS yang korupsi maka harus dihukum seberat-beratnya.

"Bayangkan enggak ada gaji PNS seperti itu di Indonesia. Gaji guru besar saja tidak sampai sebanyak itu," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.