Liputan6.com, Jakarta - Selesainya Pilkada DKI Jakarta rupanya belum membuat situasi politik kondisif. Padahal, pemerintah tengah berupaya memenuhi target pembangunan. Di sisi lain, pembangunan butuh stabilitas politik.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengajak semua elemen masyarakat baik warga maupun partai politik untuk menjaga situasi tetap kondusif. Komitmen serupa juga dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi hingga 2019.
"Pembangunan membutuhkan situasi kondusif. Karena itu, PKB mengajak seluruh partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa tetap berkomitmen mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskannya sampai 2019," kata dia di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).
Muhaimin prihatin melihat situasi saat ini yang terkesan mulai membenturkan Presiden Jokowi dengan berbagai pihak. Tak terkecuali dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, partai politik, atau elemen masyarakat lainnya.
Situasi politik yang belum juga reda membuat banyak oknum memanfaatkan kondisi ini. Termasuk membenturkan berbagai pihak dengan Presiden agar situasi tetap tidak kondusif.
Dia menyatakan, kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan. Indonesia seharusnya belajar dari sejarah lama saat dipimpin Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saat itu situasi politik diduga sengaja dibuat tidak kondusif untuk mengganggu Gus Dur.
"Pelajaran masa lalu harus kita ingat, ketika pemerintah diberhentikan di tengah jalan seperti pada masa Presiden Gus Dur. Hal ini yang harus harus dihindari," imbuh pria yang karib disapa Cak Imin itu.
Karena itu, Cak Imin meminta semua elemen masyarakat khususnya partai politik untuk bersatu mendukung pemerintah. Terlebih, saat ini pemerintah sedang bekerja keras melaksanakan pembangunan nasional dan program-program prorakyat.
"Tidak ada kata lain, partai politik harus bersatu mendukung Presiden Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga tahun 2019," pungkas Cak Imin.
Muhaimin Iskandar Prihatin Mulai Ada Pihak Benturkan Jokowi
Muhaimin Iskandar mengajak parpol mendukung Pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga 2019.
diperbarui 14 Mei 2017, 06:21 WIBDiterbitkan 14 Mei 2017, 06:21 WIB
Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 Liga InternasionalHasil Liga Champions: 3 Wakil Italia Berjaya
6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Kisah Umar bin Abdullah Memerdekakan Budak yang Pura-Pura Sholat, Diceritakan Gus Baha
Alasan Warga Palembang Pilih Golput, Lokasi Jauh Hingga Dapat Serangan Fajar
Maksimalkan Produktivitas dengan Laptop Tipis Premium ASUS Zenbook S 14 UX5406
Megawati Sampaikan Sikap PDIP soal Hasil Pilkada 2024: Jaga Suara dan Kumpulkan Bukti Intimidasi Aparatur Negara
Perusahaan Ini Bakal Bangun PLTA Cibuni 3 dan Cimandiri 3 di Sukabumi
Prospek Makin Cerah, Bali Jadi Destinasi Investasi Properti Populer di Asia
Bacaan Doa Setelah Sholat Dhuha 4 Rakaat, Jadi Amalan Pembuka Rezeki
Mendag Budi Lepas Ekspor Produk Kerajinan Bantul Senilai Rp2 Miliar
SukkhaCitta hingga BeeMe Raih Local Heroes Brand 2024, Apresiasi bagi Jenama Lokal yang Menginspirasi
Daftar Lengkap Peserta BWF World Tour Finals 2024, Indonesia Berapa Wakil?
VIDEO: Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Kasus Korupsi Impor Gula Berlanjut!
Hasil Hitung Cepat SMRC Pilkada Jakarta 100%: RK-Suswono 38,8%, Dharma-Kun 10,17%, Pramono-Rano 51,03%