Liputan6.com, Jakarta - Selesainya Pilkada DKI Jakarta rupanya belum membuat situasi politik kondisif. Padahal, pemerintah tengah berupaya memenuhi target pembangunan. Di sisi lain, pembangunan butuh stabilitas politik.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengajak semua elemen masyarakat baik warga maupun partai politik untuk menjaga situasi tetap kondusif. Komitmen serupa juga dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi hingga 2019.
"Pembangunan membutuhkan situasi kondusif. Karena itu, PKB mengajak seluruh partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa tetap berkomitmen mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskannya sampai 2019," kata dia di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).
Muhaimin prihatin melihat situasi saat ini yang terkesan mulai membenturkan Presiden Jokowi dengan berbagai pihak. Tak terkecuali dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, partai politik, atau elemen masyarakat lainnya.
Situasi politik yang belum juga reda membuat banyak oknum memanfaatkan kondisi ini. Termasuk membenturkan berbagai pihak dengan Presiden agar situasi tetap tidak kondusif.
Dia menyatakan, kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan. Indonesia seharusnya belajar dari sejarah lama saat dipimpin Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saat itu situasi politik diduga sengaja dibuat tidak kondusif untuk mengganggu Gus Dur.
"Pelajaran masa lalu harus kita ingat, ketika pemerintah diberhentikan di tengah jalan seperti pada masa Presiden Gus Dur. Hal ini yang harus harus dihindari," imbuh pria yang karib disapa Cak Imin itu.
Karena itu, Cak Imin meminta semua elemen masyarakat khususnya partai politik untuk bersatu mendukung pemerintah. Terlebih, saat ini pemerintah sedang bekerja keras melaksanakan pembangunan nasional dan program-program prorakyat.
"Tidak ada kata lain, partai politik harus bersatu mendukung Presiden Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga tahun 2019," pungkas Cak Imin.
Muhaimin Iskandar Prihatin Mulai Ada Pihak Benturkan Jokowi
Muhaimin Iskandar mengajak parpol mendukung Pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga 2019.
Diperbarui 14 Mei 2017, 06:21 WIBDiterbitkan 14 Mei 2017, 06:21 WIB
Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
OJK Prediksi Usaha Bullion Bisa Tambah Nilai Ekonomi Indonesia hingga Rp 50 Triliun
Ini Hukuman Terberat di Dunia bagi Para Pelaku Dosa, Diungkap Ustadz Khalid Basalamah
Metro Sepekan: Usai Dilantik Jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Langsung Copot Kepala SMAN 6 Depok
Konami Gandeng Lamine Yamal Jadi Duta Game eFootball! Begini Kata Neymar Jr.
Ringankan Beban Orang Tua, Sido Muncul Berikan Operasi Bibir Sumbing Gratis untuk 40 Pasien di Lebak Banten
6 Fakta Menarik Gunung Benum yang Masuk Jajaran 10 Besar Puncak Tertinggi di Malaysia
Makna Adhi Makayasa, Penghargaan Prestisius bagi Lulusan Terbaik TNI dan Polri
IHSG Berpeluang Menguat, Tengok Rekomendasi Saham Hari Ini 24 Februari 2025
Tips Agar Mental Kuat: Panduan Lengkap Membangun Ketangguhan Diri
Manfaat Sereh untuk Kesehatan Wanita, Simak Resep Minuman Serai
Ribut Sesama Prajurit di Tempat Hiburan Malam Tanjungpinang, 1 TNI AL Tewas Ditusuk, 2 Luka
Palembang Bank SumselBabel Rebut Tiket Terakhir Final Four PLN Mobile Proliga 2025