Liputan6.com, Jakarta - Selesainya Pilkada DKI Jakarta rupanya belum membuat situasi politik kondisif. Padahal, pemerintah tengah berupaya memenuhi target pembangunan. Di sisi lain, pembangunan butuh stabilitas politik.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengajak semua elemen masyarakat baik warga maupun partai politik untuk menjaga situasi tetap kondusif. Komitmen serupa juga dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi hingga 2019.
"Pembangunan membutuhkan situasi kondusif. Karena itu, PKB mengajak seluruh partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa tetap berkomitmen mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskannya sampai 2019," kata dia di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).
Muhaimin prihatin melihat situasi saat ini yang terkesan mulai membenturkan Presiden Jokowi dengan berbagai pihak. Tak terkecuali dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, partai politik, atau elemen masyarakat lainnya.
Situasi politik yang belum juga reda membuat banyak oknum memanfaatkan kondisi ini. Termasuk membenturkan berbagai pihak dengan Presiden agar situasi tetap tidak kondusif.
Dia menyatakan, kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan. Indonesia seharusnya belajar dari sejarah lama saat dipimpin Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saat itu situasi politik diduga sengaja dibuat tidak kondusif untuk mengganggu Gus Dur.
"Pelajaran masa lalu harus kita ingat, ketika pemerintah diberhentikan di tengah jalan seperti pada masa Presiden Gus Dur. Hal ini yang harus harus dihindari," imbuh pria yang karib disapa Cak Imin itu.
Karena itu, Cak Imin meminta semua elemen masyarakat khususnya partai politik untuk bersatu mendukung pemerintah. Terlebih, saat ini pemerintah sedang bekerja keras melaksanakan pembangunan nasional dan program-program prorakyat.
"Tidak ada kata lain, partai politik harus bersatu mendukung Presiden Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga tahun 2019," pungkas Cak Imin.
Muhaimin Iskandar Prihatin Mulai Ada Pihak Benturkan Jokowi
Muhaimin Iskandar mengajak parpol mendukung Pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga 2019.
diperbarui 14 Mei 2017, 06:21 WIBDiterbitkan 14 Mei 2017, 06:21 WIB
Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Cuaca Hari Ini Jumat 8 November 2024: Jakarta Cerah Seharian
Tergerus Mobil Listrik China, Cuan Toyota Turun 26 Persen
3 Resep Dendeng Sosis Batokok yang Viral, Lauk Makan Penghabis Nasi
Angka Stunting di Banyuwangi Terus Turun, Ini Jurus yang Dilakukan
Jatuh Bangun Miliader Todd Graves Bangun Bisnis Ayam Goreng, Kini Omzet Capai Rp 78 Triliun
Bisnis Kripto Milik Standard Chartered Bidik Pendanaan Rp 788,5 Miliar
IHSG Jeblok di Tengah Kemenangan Trump, Begini Kata Bursa
Nikmati Sensasi Jogging Alami dan Segar, Simak Lokasinya Mudah Diakses dari Stasiun Bandung
Perubahan Musim? Ini 5 Strategi Ampuh untuk Rambut Sehat
8 November 1895: Wilhelm Roentgen Menemukan X-Ray
Nabi Muhammad Dituduh Zina, Gempa Laporkan Tiktokers Prof Dr Metatron ke Polda Jatim
Bunga Sempurna Adalah: Pengertian, Ciri, dan Contohnya