Kartu Sakti Jokowi Dinilai Sukses Penuhi Kebutuhan Pendidikan Masyarakat Miskin

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar menyalurkan beragam program bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya kartu sakti yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu di Indonesia.

Ketua Forum Kerukunan Keluarga Bakupai Kalimantan Tengah (Kalteng) Riko Rahman menilai, berbagai jenis kartu sakti yang dikeluarkan Jokowi berhasil menjangkau semua kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat kurang mampu.

Dia melihat, manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang terus berjalan sampai saat ini jelas terasa. Berkat kartu sakti tersebut, banyak remaja dari keluarga miskin di daerahnya dapat mengakses pendidikan hingga bangku perkuliahan dengan mudah.

“Karena adanya kartu (KIP Kuliah) ini tentu akan sangat membantu kita mahasiswa, teman-teman kita yang tidak mempunyai kemampuan finansial untuk sama-sama dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi,” ujar Riko dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (16/9/2022).

Kata dia, kartu sakti gagasan Jokowi ini membuka peluang masyarakat dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapat akses pendidikan secara mudah.

Selain itu, Riko juga mengapresiasi program Kartu Prakerja Jokowi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Lewat program tersebut, kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia semakin meningkatkan dan terampil.

“Kartu Pra Kerja mampu meningkatkan soft skill,” katanya mengakhiri.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 608,3 triliun. Alokasi 20 persen dari APBN ini ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

“Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun menggambarkan 20 persen komitmen tetap dijaga,” kata Sri Mulyani Indrawati di kompleks DPR-RI, Jakarta, Rabu (31/8).

Dia merincikan, sebesar Rp 233,9 triliun akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar. Dana tersebut untuk 20,1 juta siswa dan 976,8 ribu mahasiswa pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Selain itu, Tunjangan Profesi Guru baik untuk yang PNS maupun non-PNS juga tetap akan disediakan. Sementara itu Rp 305 triliun yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah ditujukan untuk membiayai operasional sekolah bagi 44,2 juta siswa dan untuk biaya operasional PAUD bagi 6,1 juta peserta didik.

“Kami juga akan tetap memberikan atau mengalokasikan dana cadangan pendidikan yang masuk di dalam pos pembiayaan,” kata dia.

Tak hanya itu, tahun 2023, pemerintah akan menyisihkan Rp 69,5 triliun untuk dana abadi pendidikan. Termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.

Adapun beberapa arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023, antara lain peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Caranya melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T.

Kemudian penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan. Tak ketinggalan penguatan kualitas layanan PAUD.