Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly membantah pemberian remisi pada 92.816 narapidana (napi) pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus, untuk menghemat anggaran Rp 102 miliar.
Menurut Yasonna, remisi merupakan hak semua napi. Pemberian remisi di Hari Kemerdekaan telah diatur dalam perundang-undangan Pasal 1 Nomor 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.
Baca Juga
"Bukan soal Anggaran, tapi hak seseorang. Jangan kita membatasi hak orang. Kalau suatu saat tertimpa pada diri kita, hak kita diambil orang itu pasti marah," tutur Yasonna di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8/2017).
Advertisement
Kendati begitu, politikus PDIP itu juga tidak bisa membantah bahwa tujuan pemberian remisi untuk menghemat anggaran negara. Pasalnya, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kini sudah over kapasitas.
"Nah pada saat yang sama memang ada penghematan anggaran. Kami di PAS masih berjuang mencari rupiah demi rupiah untuk mengatasi kelebihan kapasitas," jelas dia.
Dia mengaku bahwa lapas di Indonesia masih sangat memprihatinkan, sehingga harus diperbaiki. Lapas di Indonesia, kata Yasonna, juga sangat menyedihkan.
"Fasilitas (di lapas) sudah over capacity. Tidur yang seharusnya diisi oleh satu orang jadi lima orang. Ada yang harus tidur berdiri, jongkok. Itu neraka," pungkas Menteri Yasonna.
Saksikan video menarik di bawah ini:
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.