Indonesia Usulkan Pemberdayaan Ekonomi dan Komunitas Guna Berantas Perbudakan

Sebanyak 45 juta orang di dunia terjerat dalam perbudakan modern termasuk di Indonesia.

oleh Nila Chrisna Yulika diperbarui 26 Agu 2017, 07:03 WIB
Diterbitkan 26 Agu 2017, 07:03 WIB

Liputan6.com, Perth - Sebanyak 45 negara bergabung dalam Bali Process Government and Business Forum yang berlangsung di Perth, Australia, Jumat pagi, 25 Agustus 2017.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Sabtu (26/8/2017), forum ini merupakan yang pertama kali, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku bisnis untuk mendapatkan strategi inovatif dalam mencegah perbudakan modern yang meliputi perdagangan manusia, kerja paksa dan eksploitasi buruh, khususnya di Asia Pasifik.

Saat ini ada 45 juta orang di dunia terjerat dalam perbudakan modern termasuk di Indonesia. Sektor swasta pun memiliki peran penting untuk mencegah hal tersebut.

"Perbudakan modern adalah hal yang jarang didengar bagi masyarakat Indonesia, namun tidak bisa dipungkiri bahwa perbudakan modern memang ada dalam wujud perdagangan manusia, mempekerjakan anak di bawah umur, dan hal sejenis lainya," jelas Eddy Sariaatmadja, Founder & Chairman Emtek Group.

Sementara itu, ketua bersama forum dari Pemerintah Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Pemerintah Indonesia mengusulkan pemberdayaan ekonomi dan elemen masyarakat sebagai strategi inovatif yang dapat diterapkan.

"Pertama-tama kita harus mengidentifikasi modus operandi dari perdagangan manusia seperti karena hutang, perbudakan, dan penipuan. kedua, memberi tahu, menata dan mengatur buruh migran. Ketiga., peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa karena sekali lagi saya tekankan bahwa pemberdayaan ekonomi sangatlah penting" papar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Rencana kerja yang dihasilkan dalam Bali Process Forum tahun ini akan diterapkan selama 12 bulan ke depan oleh masing masing negara anggota.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya