JK Ungkap 4 Faktor Konflik Rohingya di Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyatakan, masalah yang terjadi di Myanmar kepada etnis Rohingya, bukan sekadar soal agama. Karena itu, dia meminta masyarakat Indonesia jangan membenturkan Islam dengan Buddha.

"Masalah Rohingya itu masalah setidaknya empat faktor masalahnya, sejarah, ekonomi, politik, dan agama. Bukan hanya agama. Jadi ini kita harap jangan konflik itu juga terjadi di Indonesia. Karena kita tidak ada masalah dengan Buddha di sini," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa 5 September 2017.

Karena itu, dia menyarankan, agama lain bersama masyarakat Buddha, hendaknya membuat pernyataan yang tak setuju dengan apa yang terjadi di Rakhine. Dan berharap tak terjadi lagi.

"Kita bersama masyarakat Buddha di sini, membikin pernyataan mengutuk atau apa mendukung, agar tak terjadi seperti itu," ujar JK.

Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS Sukamta khawatir masalah Rohingya merembet menjadi sentimen kebencian antaragama di Indonesia.

Karenanya dia meminta para pemimpin, tokoh agama dan juga para ulama untuk memberikan penjelasan secara utuh dan tidak terjebak dengan info yang berseliweran di media sosial yang kadang tidak jelas sumbernya.

"Tidak ada agama apapun yang mengajarkan kekerasan kepada  warga sipil tidak bersenjata, apalagi kepada kalangan perempuan dan anak-anak. Kebrutalan yang menimpa warga Rohingya jelas telah mengarah kepada genosida," kata Sukamta kepada Liputan6.com.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini menyebut konflik etnis menjadi runyam dan semakin brutal karena ditunggangi oleh kepentingan politik dan ekonomi.

Di komunitas apapun selalu ada orang-orang atau kelompok yang berpikir dan bertindak ekstrem, kondisi ini yang sering kali mudah menjadi tunggangan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.

"Yang salah bukan agamanya, agama pasti mengajar kebaikan. Maka tidak boleh kita membenci agama yang berbeda dengan keyakinan kita. Yang kita benci adalah perilaku yang brutal, yang tidak manusiawi yang dilarang oleh agama," jelas Sukamta.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyayangkan sejumlah pihak yang menggunakan isu kemanusiaan Rohingya untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Kesimpulan itu merupakan hasil pantauan dari postingan di media sosial.

Menurut Tito, isu Rohingnya jadi banyak digunakan untuk membakar sentimen masyarakat Islam di indonesia dan akhirnya antipati kepada pemerintah. Hal itu tidak berbeda dengan cara-cara sebelumnya seperti penggunaan isu pemilihan gubernur atau kepala daerah lainnya untuk menyerang pemerintah.

"Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk goreng-goreng. Ini penelitian software Opinion Analysist," jelas dia.