Jokowi: Dana KIP dan PKH Tak Boleh untuk Beli Rokok dan Pulsa

Jokowi membagikan 1.500 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 1.000 Program Keluarga Harapan (PKH), di Provinsi Jawa Tengah.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 09 Okt 2017, 20:13 WIB
Diterbitkan 09 Okt 2017, 20:13 WIB
20170208-Jokowi bagi Kartu Indonesia pintar-Jakarta-Faizal Fanani
Sejumlah siswa memperlihatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Ambon, Maluku, (8/2). Jokowi membagikan sekitar 1.265 KIP untuk para siswa di Ambon. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan 1.500 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 1.000 Program Keluarga Harapan (PKH), saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan dilakukan di SMAN 1 Kota Semarang, Senin (9/10/2017).

Kepada penerima PKH, Jokowi mengatakan, dana yang tersedia pada kartu PKH ini adalah Rp 1,89 juta.

"Tahu semuanya? Diambil tiga kali, sisanya bisa diambil bulan November," ucap Jokowi dalam keterangan resmi dari Biro Pers Media Istana Kepresidenan.

Ia menegaskan, dana yang ada di PKH hanya boleh digunakan untuk keperluan gizi dan pendidikan anak-anak. "Beli rokok boleh? Tidak boleh," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi juga mengingatkan kepada penerima KIP bahwa anggaran yang ada hanya digunakan untuk keperluan pendidikan, seperti membeli buku, tas, dan seragam.

"Untuk beli pulsa boleh enggak? Siapa yang bilang boleh? Tidak boleh. Hanya untuk keperluan pendidikan anak-anakku semuanya," tegas Jokowi.

Besaran bantuan yang didapatkan para pelajar penerima bantuan yaitu Rp 450 ribu per tahun untuk yang berada di tingkat SD. Sementara, bagi yang di tingkat SMP akan menerima Rp 750 ribu, dan Rp 1 juta bagi pelajar SMA atau SMK.

 

Apel Polisi

Di Jawa Tengah, Presiden Jokowi juga sempat menghadiri Apel Kasatwil di Akademi Kepolisian, Semarang. Pada kesempatan itu, Jokowi meminta seluruh aparat kepolisian agar mewaspadai naiknya suhu politik jelang Pilkada 2018 mendatang.

Menurut Jokowi, polisi harus mampu meredam suhu politik agar tidak memanas pada saat perhelatan Pilkada Serentak 2018.

"Naik boleh tapi sedikit, hangat dikit tapi tidak sampai panas. Karena politik ya seperti itu," kata Jokowi di hadapan perwira kepolisian.

Jokowi berpendapat, dalam pilkada terutama pada masa kampanye, banyak isu liar berkembang. Bahkan, isu yang benar bisa dianggap salah dan isu yang salah bisa menjadi benar.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya