Jokowi: Penciptaan Lapangan Kerja di Daerah Harus Dioptimalkan

Ratas Jokowi ini merupakan hasil dari evaluasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia melalui program Dana Desa.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 03 Nov 2017, 17:06 WIB
Diterbitkan 03 Nov 2017, 17:06 WIB
Rapat Kabinet Bahas Bela Negara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wapres Jusuf Kalla serta Menkopolhukam Wiranto menggelar rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7). Rapat terbatas tersebut membahas Pemantapan Program Bela Negara. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) dengan topik Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya) di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Ratas ini merupakan hasil dari evaluasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia melalui program Dana Desa.

"‎Hari ini dibahas mengenai optimalisasi penciptaan lapangan pekerjaan di daerah, utamanya di desa," ujar Jokowi di lokasi.

Jokowi juga meminta penciptaan lapangan pekerjaan kerja di desa dapat dioptimalkan. Ia ingin penerapan model padat karya, cash for work dan swakelola bisa menciptakan lapangan kerja yang luas dan menyerap tenaga kerja yang banyak.

"Saya minta kementerian dan lembaga yang punya program di daerah, khususnya desa dikonsolidasikan lagi. Baik sisi perencanaan atau anggaran pembiayaan sehingga outcome-nya berdampak pada upaya untuk tekan kemiskinan dan buka lapangan kerja," katanya.

Jokowimeminta dana desa bisa diperkuat dengan berbagai program kementerian di desa.

Dengan begitu, dana desa bisa untuk mengembangkan sektor unggulan penggerak perekonomian. Mulai dari agrobisnis hingga perikanan.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Gali Potensi

"Perlu pelatihan dan pendampingan agar bisa menggali dan mengembangkan potensi yang ada di desa masing-masing. Saya titip agar lebih optimal, warga desa jangan terlalu dibebankan dengan hal-hal yang bersifat administratif," ujar Presiden.

"Masih kita rasakan mengenai beratnya beban laporan yang bersifat administratif. Jangan sampai waktu habis biaya berkurang karena hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal SPJ," imbuh Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya