Mendagri: Sanksi Tegas Calon Pilkada yang Kampanye SARA

Tjahjo Kumolo mengimbau masyarakat turut berperan aktif menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018

oleh Huyogo Simbolon diperbarui 14 Nov 2017, 04:04 WIB
Diterbitkan 14 Nov 2017, 04:04 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan soal pentingnya netralitas PNS.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan soal pentingnya netralitas PNS.

Liputan6.com, Bandung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau masyarakat turut berperan aktif menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang akan digelar di 171 daerah di Indonesia.

Tjahjo mengatakan, kunci sukses Pilkada di Jawa Barat dan semua daerah di Indonesia berdasarkan partisipasi pemilih yang meningkat.

"Kemarin (Pilkada serentak 2016) rata-rata partisipasi 74%. Target Kememdagri dan KPU di Pilkada 2018 ini mencapai 78%," kata Tjahjo Kumolo di Markas Sesko TNI, kota Bandung, Senin 13 November 2017.

Selain target, dia berharap sanksi tegas jika ada calon kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang kampanye hitam, apalagi memakai isu SARA dan ujaran kebencian.

"Harus saling adu konsep, adu gagasan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan. Kalau ada pelanggaran ditindak tegas," tegas Tjahjo.

Rapat Terpadu

Politikus PDIP ini menyebutkan, awal 2018 pihaknya akan rapat terpadu dengan mengundang 171 kepala daerah, KPU, Polri, TNI, Kejari dan berbagai instansi terkait guna memetakan daerah rawan konflik jelang pelaksanaan Pilkada 2018 serentak.

"Dari kacamata Depdagri, yang salah perkiraan pada pelaksanaan Pilkada 2016 ternyata Aceh enggak (konflik), lancar dan Papua sama (lancar)," ujarnya.

Menurut dia, semua daerah yang jadi penyelenggaraan Pilkada akan dicermati.

"Semua prioritas tapi dari semua skala prioritas yang ada memang Papua," katanya.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya