Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Wasekjen Golkar: Kalau Praperadilan Ditolak, Setnov Harus Mundur

Sarmuji mengatakan, DPP Golkar tetap memberi kesempatan kepada Novanto untuk membela diri melalui praperadilan.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 25 Nov 2017, 15:00 WIB

Diterbitkan 25 Nov 2017, 15:00 WIB

KPK Periksa Setya Novanto Sebagai Tersangka

Tersangka kasus korupsi E-KTP Setya Novanto meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/11). Mengenakan kemeja putih yang dipadu dengan rompi oranye, wajah Ketua DPR itu tampak lelah dan lusuh. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Sarmuji meminta agar Setya Novanto berlapang dada mundur jadi Ketua Umum, jika hakim sidang peraperadilan menyatakan status tersangkanya sah.

Dia juga mengatakan, Golkar akan segera menggelar Munaslub bila Novanto kalah dalam praperadilan.

"Kalau Praperadilan ditolak, ya beliau kita minta secara legowo mundur," ujar Sarmuji di Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (27/11/2017).

Apabila telah dinyatakan kalah dalam praperadilan dan Setya Novanto tidak mau melepas jabatannya, dia menegaskan Partai Golkar segera menggelar Munaslub untuk mencari pengganti Ketua DPR RI itu.

"Kalau Pak Novanto tidak mau mundur, kita akan segera rapat lagi, menyelenggarakan Munaslub," ucap dia.

Kendati desakan untuk Munaslub terus disuarakan, Sarmuji mengatakan, pihaknya tetap memberi kesempatan kepada Setya Novanto untuk membela diri melalui praperadilan.

"Kita hanya memberi batas waktu itu sampai putusan praperadilan, itulah cerminan kita merespon harapan publik sebenarnya, di samping kita juga memperhatikan hak Pak Novanto untuk membela diri sendiri sesuai ketentuan hukum positif," jelas Sarmuji.

Kecewa Penunjukan Idrus Marham

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung menyimpan kekecewaan karena hasil dari rapat pleno yang salah satunya membahas soal Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto itu tidak sesuai dengan harapannya.

"Rasanya kok masih belum seperti yang diharapkan sepenuhnya, yaitu pertama, mengenai penetapan Plt Ketua Umum Idrus Marham," ujar Agung di kawasan Jakarta Selatan, Rabu 22 November 2017.

Bagi Golkar, lanjut dia, apakah itu sekjen atau posisi lain, sepanjang dia pengurus DPP Partai Golkar tidak ada masalah untuk diangkat sebagai Plt. Apalagi dalam situasi seperti sekarang, ada keadaan yang cukup genting.

"Plt Ketua Umum itu harus ditugaskan bukan hanya sekadar menjalankan kepemimpinan partai, tapi menyiapkan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), yang diselenggarakan akhir tahun ini," ucap Agung.

Ia menegaskan, penyelenggaraan munaslub Partai Golkar ini selambat-lambatnya dilakukan pada akhir tahun 2018. "Di situ hal yang penting dan itu akan menjawab kegelisahan selama ini," tegas Agung.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓