Ketua DPP: Wacana Munaslub Bisa Timbulkan Perpecahan Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar ditanggapi beragam oleh politikus partai berlambang pohon beringin ini. Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid meminta desakan Munaslub tidak terlalu menggebu-gebu.

Ia mengatakan, agenda Munaslub perlu diperhitungkan dengan matang. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari potensi dampak buruk yang mungkin timbul.

"Kalau kita mendorong Munaslub terlalu cepat, kemudian belum siap dan terjadi perpecahan itu juga bahaya," kata Meutya di Kompleks DPR Senayan Jakarta, Senin (27/11/2017).

Kekhawatirannya cukup beralasan. Beberapa waktu lalu, Golkar pernah terpecah dalam dua kubu kepemimpinan. Butuh waktu lama agar keduanya bisa bersatu kembali.

Sementara, saat ini desakan Munaslub terus menggema untuk mengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Novanto sendiri saat ini berada dalam tahanan KPK karena terjerat kasus korupsi e-KTP.

Yang jelas, Meutya tidak menutup rapat kemungkinan dilakukannya Munaslub. Ia mengungkapkan partainya terus mendiskusikan soal wacana Munaslub.

Meutya menegaskan DPP Partai Golkar menyikapi situasi politik saat ini dengan berpegang pada hasil rapat pleno yang digelar pada 21 November 2017 lalu. Saat itu, Golkar menyepakati menunggu praperadilan yang diajukan Setya Novanto sebelum memutuskan Munaslub.

"Golkar masih menghormati proses hukum yang ditempuh Setya Novanto dalam perkara korupsi e-KTP," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng berharap Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) paling lambat terselenggara pertengahan Desember 2017.

Munaslub Partai Golkar, kata dia, jangan ditunda-tunda agar partai lebih cepat konsolidasi dan bisa mempersiapkan Pilkada 2018 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Tahun depan sudah ada pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai di awal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut pilkada. Waktu persiapan pemilihan legislatif (pileg) atau pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," kata Mekeng di Jakarta, Minggu, 26 November 2017.

Ia menjelaskan, tahapan pileg sudah mulai pertengahan 2018. Kalau Munaslub harus diundur-undur, Partai Golkar bisa terancam tidak mengajukan calon legislatif (caleg) karena penandatanganan caleg bukan oleh Pelaksana Tugas (Plt), tetapi oleh seorang ketua umum.

Dia meminta para elite Golkar, pimpinan DPD I (provinsi) dan DPD II (kabupaten/kota) harus melihat kondisi sekarang ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini