Kata Jokowi Soal Restu untuk Airlangga Gantikan Setya Novanto

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi soal isu Menteri Perindustrian Airlangga Hartato, yang digadang-gadangkan sebagai kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto. Menurut dia, hal tersebut adalah urusan internal partai berlambang beringin itu.

"(Airlangga Calon Ketum Golkar) Itu urusannya Partai Golkar, urusannya internal Partai Golkar," ujar Jokowi di Silang Monas Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017).

Terkait Airlangga yang menyebut telah mendapat restu dari Jokowi untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa hal tersebut hal wajar.

"Ya kalau sebagai menteri mesti toh mau memiliki keinginan menyampaikan, biasa," imbuh Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah mendapat restu dan izin dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar. Izin itu diperoleh usai bertemu Presiden, Jumat, 24 November lalu di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng berharap, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) paling lambat pertengahan Desember 2017.

Munaslub Partai Golkar, kata dia, jangan ditunda-tunda agar partai lebih cepat konsolidasi dan bisa mempersiapkan Pilkada 2018 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Tahun depan sudah ada pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai diawal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut pilkada. Waktu persiapan pemilihan legislatif (pileg) atau pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," kata Mekeng di Jakarta, Minggu 26 November 2017.

Ia menjelaskan, tahapan pileg sudah mulai pertengahan 2018. Kalau Munaslub harus diundur-undur, Partai Golkar bisa terancam tidak mengajukan calon legislatif (caleg) karena penandatanganan caleg bukan oleh Pelaksana Tugas (Plt), tetapi seorang ketua umum.

Dia meminta para elite Golkar, pimpinan DPD I (provinsi) dan DPD II (kabupaten/kota) harus realistis melihat kondisi sekarang ini.

Saksikan video di bawah ini: