Gelar Doktor Honoris Causa Megawati dan Pengakuan Politik Perempuan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), hari ini. Mega pun mengaku bahagia mendapat kehormatan itu.

"Sungguh merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Semoga IPDN mampu melahirkan kader-kader terbaik bangsa, para pamong praja yang profesional, terampil dan berjiwa nasionalis," ucap Megawati di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018).

Dalam kesempatan ini, Mega juga mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional, yang jatuh hari ini.

Mega pun menyebut, gelar kehormatan yang diterimanya ini merupakan pengakuan politik untuk kaum perempuan.

"Hari ini, tanggal 8 Maret, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang merupakan peringatan atas pengakuan hak politik bagi kaum perempuan di dunia. Perkenankan saya ucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan Indonesia," tegas Megawati.

Dia menuturkan, pada 1928 Bung Karno membuat tulisan berjudul Kongres Kaum Ibu.

Tulisan itu menjelaskan bahwa persoalan emansipasi perempuan tidak hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan, tapi juga persoalan emansipasi perempuan bagian dari emansipasi bangsa.

"Artinya, keterlibatan dan kesadaran dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki mewujudkan bangsa Indonesia yang Merdeka. Gagasan Bung Karno tersebut menjadi landasan bagi saya dalam berpolitik," ungkap Megawati.

Ketua Umum PDIP ini menegaskan, politik tidak boleh diskriminatif. Politik harus membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat, di mana seluruh rakyat memiliki hak dan kewajiban dan memikul tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi pada kepentingan nasional.

"Dengan kata lain, kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah harus mampu menjamin, melindungi dan memastikan partisipasi rakyat dalam pembangunan," tukas Megawati.

Karena itu, masih kata dia, arah politik adalah hal inti di dalam suatu pemerintahan. Bukan dua hal yang terpisah.

"Pemerintahan tanpa politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas. Pemerintahan tanpa pemimpin yang memiliki visi misi politik yang jelas, ibarat kapal tanpa nakhoda, yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai," pungkas Megawati.