Hari Perempuan Internasional, Bagaimana Krisis Iklim Memengaruhi Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan

Liputan6.com, Jakarta - Keadlian iklim jadi salah satu fokus program kerja UN Women dalam mendorong kesejahteraan gender bagi perempuan dan anak perempuan, termasuk di Indonesia. Terlebih, isu krusial itu belum dibahas secara mendalam di Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing (BPFA), menurut Head of Programmes UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati Faiz.

Sebagai informasi, BPFA merupakan kesepakatan global 189 negara, termasuk Indonesia, untuk menciptakan dunia yang lebih setara bagi perempuan dan laki-laki melalui perubahan kebijakan dan aksi nyata di berbagai bidang kehidupan. Komitmen ini terucap saat Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing, Tiongkok, tahun 1995.

Saat jumpa pers jelang Hari Perempuan Internasional 2025 di Jakarta, Kamis, 6 Maret 2025, Dwi menyebut bahwa krisis iklim bisa memengaruhi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. "Sekitar tahun 2022, kami buat studi di Sumba, Kabupaten Kupang, dan Jakarta Utara bersama KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan UNFA (Dana Kependudukan PBB) untuk melihat polaritas perempuan dan anak perempuan yang berkaitan dengan perubahan iklim."

Dari survei tersebut, ditemukan bahwa hubungan antara kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tidak linier dengan perubahan iklim. "Tapi," Dwi mengatakan. "Stresornya meningkat, karena frekuensi kejadian-kejadian yang dipicu perubahan iklim mulai banyak terjadi."

Misalnya, ia mencontohkan, kekeringan di Kupang dan Sumba, serta banjir di Jakarta Utara. "Kondisi-konsisi itu meningkatkan stresor (di tengah) situasi yang sudah tidak setara dari awal. Jadi, tidak ujuk-ujuk semua orang jadi keras, tidak begitu," Dwi menjelaskan.

Dwi juga menyebut soal norma sosial. "Satu dimensi di Gender Social Norms Index (GSNI) adalah integritas fisik dan subkategori pertamanya, pertanyaannya, kalau tidak salah, apakah normal atau apakah bukan kejadian luar biasa bila suami memukul istrinya," paparnya.

"Jadi, biasnya ini sudah ada duluan, sudah ada dulu norms-nya, ketika ada stresor, likelihood-nya akan sering terjadi," imbuhnya. Studi tahun 2022 itu menunjukkan bahwa stresor memang semakin meningkat terkait peristiwa-peristiwa yang disebabkan perubahan iklim, terutama terkait ekonomi.

"Ketika ada satu kerentanan, kita sebut saja bias atau norma yang tidak adil itu adalah sebuah kerentanan, lalu muncul kerentanan lain, yaitu ekonomi, dalam situasi perubahan iklim yang frekuensinya semakin meningkat, likelihood-nya akan terjadi (kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan)."

Temuan seperti ini, menurutnya, bisa jadi acuan aksi tepat guna. "Jadi, di daerah-daerah dengan kerentanan akibat perubahan iklim, harus dibuat program-program yang menyasar untuk menurunkan kerentanan tersebut," ujar dia. 

Dwi menyambung, "Bila dilihat seperti itu, kasusnya mungkin belum ada, dan jenis kekerasannya mungkin bukan kekerasan fisik, tapi juga kekerasan non-fisik. Maka itu, ketepatan respons inilah yang sebenarnya membutuhkan insights atau expertise dari UN agencies yang bisa kita mobilisasi bersama-sama."

Menyambung itu, Staf Ahli Menteri PPPA Bidang Hubungan Kelembagaan, Indra Gunawan, mengatakan bahwa tahun lalu, pihaknya menyusun road map terkait gender dan perubahan iklim. Mereka juga sedang mendorong tidak hanya gender budgeting, tapi juga gender berbasis iklim.

Ia menyebut bahwa ini tetap mungkin di tengah efisiensi anggaran. "Bila bicara efisiensi, ya kita harus lebih menggalakkan gender budgeting (agar aksinya tepat guna). Ini merupakan pintu masuk kita untuk bagaimana efisiensi (anggaran) bisa terlihat, terukur, terarah, dan tentu bermanfaat bagi laki-laki maupun perempuan," bebernya di kesempatan yang sama.

Indra menyambung, "Yang lainnya tentu bagaimana kami terus memberikan banyak bukti, tidak hanya bagi kami (KemenPPPA), tapi juga kementerian/lembaga lain bahwa kalau kita bicara isu gender, isu perubahan iklim, (itu merupakan) isu lintas sektor."

Soal gender dan perubahan iklim, menurut Indra, harus lebih banyak studi yang memperlihatkan keterkaitan keduanya. "Kami sudah berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan. Perubahan iklim biasanya akan ditangani Direktorat Penyehatan Lingkungan, padahal dampak perubahan iklim juga terkait ibu dan anak."

"Misalnya di daerah pesisir dengan abrasi yang kian parah, biasanya cari ikan gampang, tapi karena kian susah, ibu hamil dan anak jadi yang paling berdampak, menurut sebuah kajian di Jawa Timur. Karena susah dapat ikan, mereka cenderung beli makanan-makanan instan."

Bukti-bukti dampak perubahan iklim pada kehidupan sehari-hari, kata Indra, perlu diperkuat untuk memperlihatkan bahwa ada koneksitas antara berbagai pihak. "Bagi kementerian/lembaga, semoga kami bisa saling terhubung dalam kolaborasi. Jadi kendati ada efisiensi, upaya-upaya ini bisa terus kita lakukan bersama," tandasnya.

Dalam paparan program kerja UN Women Indonesia, Dwi menjabarkan pentingnya memprioritas hak-hak perempuan dan anak perempuan atas lingkungan, serta memusatkan mereka pada aksi iklim dan konservasi keanekaragaman hayati. Pihaknya mendukung kepimimpinan perempuan dalam penghidupan yang tangguh terhadap iklim.