Indonesia Tegaskan Bebas Pekerja Anak Tahun 2022

Di Forum ILO, Indonesia Tegaskan Bebas Pekerja Anak Tahun 2022

oleh Cahyu diperbarui 15 Mar 2018, 11:01 WIB
Diterbitkan 15 Mar 2018, 11:01 WIB
Indonesia di Forum ILO
Di Forum ILO, Indonesia Tegaskan Bebas Pekerja Anak Tahun 2022

Liputan6.com, Jenewa Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mewujudkan visi Indonesia bebas dari pekerja anak pada tahun 2022. Penegasan tersebut disampaikan delegasi Indonesia dalam pertemuan anggota organisasi buruh internasional (ILO), di Jenewa, Swiss, Selasa (13/3/2018).

“Komitmen ini sejalan dengan rencana aksi nasional penghapusan pekerjaan anak yang dilaksanakan oleh Komite Rencana Aksi Nasional, baik tingkat nasional maupun lokal,” ujar Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri (KLN) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, yang menjadi delegasi Indonesia pada forum tersebut.

Komitmen tersebut sejalan dengan hasil Konferensi Global IV tentang Pemberantasan Pekerja Anak yang Berkelanjutan yang diselenggarakan ILO di Buenos Aires, Argentina, pada 14-16 November 2017.

Untuk mewujudkan target bebas pekerja anak pada 2022, Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan guna memastikan akses pendidikan yang memadai untuk anak. Hasilnya, pada 2017, pemerintah Indonesia berhasil mengentaskan 98.956 pekerja anak dari tempat kerja kembali ke sekolah dan pelatihan vokasi.

Kesuksesan tersebut tak lepas dari keberhasilan Program Penarikan Pekerja Anak yang didukung oleh program perlindungan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar. Dengan begitu, keluarga dapat memastikan anak bersekolah.

“Pemerintah Indonesia juga melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti mitra sosial dan masyarakat sipil untuk mencapai target dalam memberantas pekerja anak,” ucap Indah.

Di hadapan delegasi dari negara ILO yang lain, Indonesia menyatakan sikap politiknya dalam mendukung Deklarasi Buenos Aires dalam Rencana Aksi ILO untuk periode 2017 sampai 2023. Indonesia memandang bahwa kemitraan global sangat penting dalam memerangi pekerja anak dan perbudakan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Indonesia berharap ILO terus memerankan mekanisme tripartitnya, yakni pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

“Indonesia berkomitmen mendukung upaya global dalam memerangi pekerja anak, serta siap terus bekerja sama dengan ILO,” tutupnya.

 

 

(*)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya