PSI Desak Biaya Perjalanan Dinas DPR Direvisi

Liputan6.com, Jakarta Ratusan caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkumpul di kantor DPP di jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018) sore. Mereka diminta menandatangani pakta integritas terkait kampanye bersih-bersih di DPR.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan, mewajibkan kader PSI yang jika terpilih nantinya dan masuk dalam parlemen untuk transparan penggunaan dana perjalanan dinas.

"Pakta integritas ini mewajibkan kader PSI yang ada dalam perlemen untuk mengembalikan kelebihan anggaran. Dan akan melaporkan perjalanan dan kunjungan kerja dan juga transparan dalam penggunaan anggaran," kata Tsamara.

Tsamara melanjutkan, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk merubah skema pembayaran perjalanan dinas anggota DPR dari lumpsum ke at cost atau riil.

At cost adalah jumlah uang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Sementara, lumpsum yaitu jumlah uang yang diterima dibayarkan sekaligus di awal berdasarkan perhitungan terlebih dahulu.

Menurut dia, pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota DPR RI yang bersifat lumpsum.

"Ya mendesak pemerintah merevisi PP nomor 61 tahun 1990 sehingga nanti isinya sejalan dengan peraturan menteri keuangan (PMK) 113 tahun 2012 yaitu pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil," kata Tsamara.

Tsamara menambahkan, para kader PSI juga dituntut agar mengupayakan mekanisme yang dapat mewajibkan anggota DPR membuat laporan langsung secara online kepada publik.

"Ada laporan reses dan Kunker yang harus disampaikan terbuka kepada publik secara online. Ini termasuk solusi yang kita tawarkan juga ke masyarakat agar tidak ada lagi pemborosan uang rakyat," imbuh dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: