Amnesty Internasional Waspadai Kasus Penodaan Agama Dipolitisasi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid memprediksi bahwa kasus yang mengatasnamakan agama masih akan terjadi dalam kontestasi politik di Indonesia. Bahkan, kata dia, kasus yang berbau agama masih akan menjadi bahan politisasi bagi elite politik.

"Ya ada, kekhawatiran itu ada dan kekhawatiran ini sangat beralasan karena kasus ini berulang," kata Usman dalam acara 'Malam Solidaritas Meliana dan Kemerdekaan Berekspresi' di Taman Aspirasi, Monas, Jakarta, Rabu (12/8/2018).

Hal ini, sambung Usman Hamid, bisa dilihat dari kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dituduh sampai divonis penjara karena menistakan agama. Padahal, ketika itu masyarakat DKI Jakarta tengah dihadapkan pada pelaksanaan Pilkada.

"Bahkan beberapa tahun sebelum Pilkada DKI di pemilihan Wali Kota Medan ketika itu juga digunakan isu agama dan etnis, isu Kristen-China, atau Kristen-Tionghoa," ucap Usman.   Usman berpendapat, yang menjadi celah konflik antar masyarakat karena sentimen agama karena Undang-undang tentang penodaan agama itu masih ada.

Justru, kata dia, Undang-undang tersebut malah memberikan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk membenci etnis tertentu.

"Jadi memang UU ini justru memberikan celah hukum bagi sejumlah pihak yang ingin menggunakan sentimen kebencian terhadap etnis tertentu, agama tertentu untuk tujuan-tujuan yang saya kira justru menyimpang dari keharmonisan agama itu sendiri," tandas Usman.

Saksikan video pilihan di bawah ini: