Vonis Harvey Moeis dalam Kasus Korupsi Timah, Kerugian Negara Bisa Kembali?

UMP DKI Hanya Naik 8,03 Persen, Buruh Akan Dapat Subsidi Hingga Rp 200 Ribu

Pemprov DKI menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp 3,94 juta.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 01 Nov 2018, 20:41 WIB

Diterbitkan 01 Nov 2018, 20:41 WIB

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI menetapkan besaran upah minimum provinsi atau UMP 2019 sebesar Rp 3,94 juta. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Pemprov DKI menyiapkan subsidi bagi buruh lewat Kartu Pekerja.

Kartu itu diperuntukkan bagi buruh yang berpenghasilan di atas UMP. Saefullah menuturkan, beberapa syarat yang harus dipenuhi buruh jika ingin terdaftar sebagai penerima manfaat Kartu Pekerja, yaitu memiliki KTP DKI dan menyerahkan identitas antara lain, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), slip gaji, dan seterusnya.

"Buruh yang berhak menerima Kartu Pekerja gajinya mulai dari UMP Rp 3,94 juta hingga 10% dari UMP atau sekitar Rp 4,33 juta," jelasnya.

Berikut subsidi yang diberikan Pemprov DKI bagi buruh pemegang Kartu Pekerja: