Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

KPK Periksa Anggota DPRD Bekasi Terkait Kasus Meikarta

Masih belum diketahui apa yang akan digali lembaga antirasuah terhadap Sulaeman terkait kasus Meikarta.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 15 Nov 2018, 10:14 WIB

Diterbitkan 15 Nov 2018, 10:14 WIB

Terjerat Perizinan, Pembangunan Proyek Meikarta Tetap Berjalan

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/10). Pengerjaan proyek Meikarta tetap berjalan meski KPK menetapkan adanya suap perizinan lahan seluas 774 hektare tersebut. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan anggota DPRD Bekasi Sulaeman. Dia akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap izin pembangunan Meikarta dengan tersangka Kadis Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar (SMN).

"Saksi Sulaeman akan dimintai keterangan untuk tersangka SMN," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (15/11/2018).

Masih belum diketahui apa yang akan digali lembaga antirasuah terhadap Sulaeman.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Dijanjikan Rp 13 Miliar

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓