Amien Rais: PAN Tidak Mungkin Merapat ke Koalisi Jokowi-Amin

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais membantah kabar partainya bakal bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Amien menegaskan, PAN akan tetap berada di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Itu omong kosong,” ujar Amien Rais di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto No.93, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

Mantan Ketua MPR ini menjamin PAN tidak akan membelot dari koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Saya jamin sama sekali nggak ada. Tidak mungkin," ujarnya.

Kabar PAN membelot dari koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencuat setelah Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan bertemu Presiden sekaligus capres petahana Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 24 April 2019.

Amien menjelaskan, pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi tersebut hanya membahas pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

"Jadi Pak Zul datang ke Istana itu sebagai Ketua MPR dan Ketua Umum DPP PAN karena Murad Ismail itu kita dukung, jadi masuk akal. Jadi Tidak ada soal Jokowi tetek bengek, tidak ada, titik," kata Amien Rais.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan Zulkifli Hasan meminta jatah kursi di DPR atau MPR kepada Jokowi. Permintaan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat bertemu Jokowi di Istana Negara.

Informasi yang diterima Karding ini diperoleh dari pihak Istana Negara.

"Dari informasi yang saya peroleh di Istana itu ada permintaan pada Pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR," kata Karding, Selasa 30 April 2019.

Namun kabar itu dibantah oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno. Dia menegaskan, PAN tidak mengajukan apa pun kepada Presiden Jokowi.

"Kita (PAN) tidak pernah minta apa-apa ke Beliau," kata Eddy di Jakarta, Selasa 30 April 2019.

Eddy mengatakan, tidak mungkin Zulkifli meminta jatah kursi menteri pada saat berbincang dengan Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara. Sebab, kata dia, acara itu adalah forum kenegaraan.

"Rasanya tidak mungkin membahas hal yang strategis dan penting dalam forum kenegaraan dan dihadiri undangan banyak," ungkap Eddy.

Reporter: Titin Supriatin