Moeldoko Minta Politikus Gerindra Arief Poyuono Serukan Pendidikan Politik Baik

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta kepada Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono untuk menyerukan kebaikan kepada masyarakat.

oleh Yopi Makdori diperbarui 17 Mei 2019, 06:11 WIB
Diterbitkan 17 Mei 2019, 06:11 WIB
Moeldoko
Kepala Staf Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta kepada Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono untuk menyerukan kebaikan kepada masyarakat. Dia menilai seruan Arief agar tidak membayar pajak adalah pernyataan pendidikan politik yang salah.

"Itu pendidikan yang enggak baik. Warga negara itu kan punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan (yang tidak benar)," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

"Kita ajak masyarakat Indonesia justru harus memahami hak dan kewajibannya, jangan malah mengarahkan begitu. Jangan menyerukan begitu, itu pendidikan politik yang enggak benar," lanjut Moeldoko.

Dia meminta kepada politikus untuk memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat. Sebab siapa saja yang terpilih menjadi Presiden, pendukung paslon nomor 01 atau 02 tetap warga negara.

"Karena setelah terpilih presiden, presiden nggak ada lagi berpikir 01, 02, semua warga negara Indonesia. Tidak ada lagi warga negara yang lain," kata Moeldoko.

Dia pun yakin, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun tidak menganjurkan hal tersebut. Prabowo kata dia adalah seorang yang patriotik dan kesatria.

"Saya yakin Pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang di bawahnya itu malah melakukan hal hal yang keluar dari pemikiran bosnya," ungkap Moeldoko.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Respons TKN

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menanggapi pernyataan Poyuono. Dia pun menyarankan, politikus Gerindra di DPR tak perlu digaji dan menikmati tunjangan hari raya. Sebab uang itu berasal dari pajak.

"Yang pasti, kalau gitu kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Arya menilai sarannya itu wajar sebagai konsekuensi tak mau bayar pajak. Bahkan, kata dia, sebaiknya juga jangan memakai fasilitas umum kalau tidak ingin membayar pajak.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin, Ahda Baihaqi

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya