Kapolri Tak Mau Anggota Polri Gagal Jadi Pimpinan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mempersilakan perwira tinggi (Pati) Polri untuk mendaftar menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V.

"Saya persilakan kepada anggota Polri yang pati-nya ini kalau yang mau mendaftar, merasa punya kemampuan, monggo. Mendaftar itukan boleh banyak, terserah dengan Pansel," ujar Tito di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Tito mengaku, tak akan membatasi jumlah anggota Polri yang mau mengabdi di lembaga antirasuah. Tito malah berharap jajarannya banyak yang mendaftar.

"Kalau nanti saya membatasi, nanti ada satu sampai dua orang, tiba-tiba enggak lulus ya bagi Polri, ya rugikan," kata dia.

Tito berharap, dari lima komisioner KPK jilid V terdapat pimpinan yang berasal dari Polri. Menurutnya, dengan luasnya Tanah Air, maka KPK sangat membutuhkan Polri untuk memberantas tindak pidana korupsi.

"Salah satu mitra yang potensial bagi KPK untuk bekerjasama menangani dan mencegah korupsi ya itu adalah Polri, karena memiliki jaringan sampai ke daerah," kata Tito.

Menurut Tito, pimpinan KPK yang berasal dari Polri sejatinya sudah memiliki latar belakang yang baik dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penindakan. Selain itu, Tito menyebut,  sejarah berdirinya KPK juga terdapat unsur Polri di dalamnya, seperti Taufiequrrachman Ruki, Bibit Samad Rianto, dan Basaria Panjaitan.

"Polri memiliki kemampuan, karena sudah ada anggota yang terlatih di bidang pendidikan korupsi, mereka melakukan kegiatan penyelidikan, mengerti mengenai IT, dan jangan lupa teman-teman KPK juga banyak juga yang dididik di lingkungan pendidikan reserse Polri," kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, perwira tinggi kepolisian belum mendaftarkan diri menjadi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Belumlah, itu kan tetap harus melalui internal dulu. Baru nanti keluar rekomendasi dari pimpinan, baru secara personal mendaftar ke pansel," tutur Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin 24 Juni 2019 lalu.

Dedi menuturkan, untuk penugasan khusus terdapat tahapan pemeriksaan administrasi secara internal tentang kompetensi, persyaratan dan rekam jejak yang masih dilakukan hingga akhir Juni.

Untuk itu, perwira tinggi yang akan mendaftar, masih dapat berubah, bisa bertambah lebih dari sembilan atau berkurang dari jumlah itu.

"Nanti awal bulan depan kalau ada konsep finalnya, siapa saja yang akan mendaftar di pansel KPK, nanti akan diinformasikan," ucap dia dikutip dari Antara.

Dalam salinan surat Kapolri nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten Bidang SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri, memuat sembilan nama perwira tinggi Polri yang akan mengikuti seleksi Capim KPK.

Sembilan nama tersebut adalah Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar, Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung, Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur, Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari.

Kemudian Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih dan Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani.