Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai Partai Gerindra harus jadi partai pertama yang ditawari masuk koalisi Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin. Sebab, Partai Gerindra sudah bersikap ksatria.
"Sebagai penghormatan ya harus kalau memang disepakati nanti perlu bertambah itu Gerindra harus mendapat kesempatan pertama untuk ditawari. Kenapa begitu, karena sebagai lawan politik Gerindra itu ya baguslah gentle," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6/2019).
Arsul menilai selama ini Gerindra telah memberikan contoh berpolitik yang baik. Salah satunya dengan membawa sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Advertisement
"Dia pilpres katakanlah kalah pergi ke MK itu harus kita hormati jalan itu. Bagi saya loh ketimbang misalnya pilpres-nya belum selesai sudah mau keluar lapangan," ungkap Arsul soal Gerindra.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini juga mengingatkan cara yang baik untuk hengkang dari koalisi. Antara lain keluar saat 'permainan' sudah selesai.
"Tapi kalau masih ada dalam satu proses pertandingan ya kemudian sudah pengen ganti baju itu bukan tradisi politik yang baik menurut saya," ucapnya.
Tak Pernah Dapat Tawaran
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Maher Algadri menilai kedua capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) tak perlu bertemu. Dia mengatakan, biarlah yang kalah menjadi opisisi.
"Kalau saya bilang jangan (bertemu), proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang. Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak bukan demokrasi," kata Maher di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (29/6/2019).
Gerindra, kata Maher mendapat suara sebanyak 11,66 persen. Sehingga perlu menghargai masyarakat yang memilih Gerindra saat Pemilu 2019 lalu.
"Besar sekali, makanya, ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, 70 juta lebih. Harus dihargai," lanjut Maher.
Dia juga menjelaskan hingga saat ini pihak Prabowo tidak pernah membahas soal tawaran bergabung pada koalisi Jokowi-Ma'ruf.
"Enggak, enggak ada, enggak dibahas. Koalisi itu kan musti ada tawaran, enggak ada kok," ungkap Maher.2 dari 2 halaman
Advertisement