Prabowo Ingin Programnya Diadopsi Pemerintahan Jokowi

Liputan6.com, Serang - Koordinator Juru Bicara Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, Prabowo Subianto ingin program dan gagasannya dilirik dan dijalankan pemerintahan Jokowi pada periode 2019-2024 mendatang.

Menurut Dahnil, Prabowo punya program kedaulatan pangan, energi, hingga ketenagakerjaan.

"Karena bagi Prabowo bukan hanya sekedar jabatan, tapi tentang program beliau bisa enggak dilanjutkan atau dilaksanakan," kata Dahnil saat ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Senin (01/07/2019).

Dahnil berharap, pemerintahan Jokowi bisa bertukar pendapat dan ide dengan Prabowo dan Sandiaga dalam membangun bangsa Indonesia kedepannya.

"Idealnya pemerintahan yang baru nanti bisa sharing gagasan," terangnya.

Dahnil mengaku, belum mengetahui langkah politik yang akan diambil Prabowo setelah kontestasi Pilpres 2019 selesai. Sebab, beberapa kader Partai Gerindra ada yang meminta bergabung ke pemerintahan dan sebagian lainnya tetap menjadi oposisi.

"Itu saya enggak tahu, yang jelas itu tentu keputusan Prabowo. Ada yang menginginkan oposisi, ada juga yang menginginkan gabung pemerintahan. Saya pikir masih sangat dinamis," jelasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menilai, partainya akan tetap berada di barisan oposisi.

Langkah ini akan lebih baik dibandingkan bergabung dengan kubu pemenang Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, keberadaan partai oposisi akan menyehatkan iklim demokrasi.

"Menurut saya, demokrasi yang sehat itu harus ada check and balance, yaitu selain partai pendukung, harus ada partai oposisi dan saya meyakini Gerindra akan tetap pada posisi sebagai oposisi," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Syafi'i mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum memiliki keputusan bulat apakah bakal tetap menjadi oposisi atau mengambil jalan lain. Sebab harus mengambil keputusan dengan mekanisme rapat kerja nasional dengan semua kader Gerindra.

"Kita memang belum melakukan pertemuan nasional menyeluruh kader Gerindra pasca-putusan MK," kata dia.