Rizal Mallarangeng: Golkar Ingin Bantu Jokowi Wujudkan Anak Indonesia Lebih Cerdas

Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Golkar Rizal Mallarangeng mengatakan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto, Partai Golkar tetap solid untuk mendukung pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

“Kami solid di bawah Pak Airlangga dalam mendukung Pak Jokowi. InsyaAllah ke depan lebih sukses lagi,” ujar Rizal saat talkshow dengan topik Golkar di Periode Kedua Jokowi, di D’ Consulate Cafe & Lounge, Jakarta, Sabtu, (13/7/2019), .

Politisi Golkar, Rizal Mallarangeng, mengatakan, Partai Golkar memiliki jam terbang yang tinggi dalam memberikan pengaruh-pengaruh politiknya dalam pemerintahan.

“Golkar juga memiliki networking yang luas dalam demokrasi. Kita ingin membantu Pak Jokowi sebesar-besarnya, mewujudkan cita-cita beliau untuk memajukan infrastruktur, pendidikan, merevitalisasi ekonomi, yang membuat anak-anak Indonesia lebih cerdas dari politik,” ucap Rizal.

Menurut Rizal, pada tingkat pemerintahan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, akan terus mendukung secara penuh pemerintahan. Partai Golkar di berbagai daerah akan memuluskan rencana pembangunan dalam 5 tahun ke depan.

Soal pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto, tentu demi bangsa dan negara semua harus siap kompromi, harus ada yang memimpin, mengontrol dan keseimbangan chek and balances itu sangat penting.

“Sepi ing pamrih rame ing gawe. Kita (Golkar) bekerja untuk Indonesia,” imbuh Rizal.

Saat disinggung soal jatah kursi Menteri untuk Golkar, dikatakan Rizal bahwa hal itu merupakan hak preogratif Presiden dan Golkar mempersilakan Presiden untuk menentukan pilihannya yang terbaik dalam membantu jalannya pemerintahan.

“Membantu pemerintah tidak harus menjadi menteri dan dalam kekuasaan. Golkar siap, atas bawah, kiri kanan, mau muda atau politisi senior. Karena membangun Indonesia tidak hanya jadi Menteri,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto adalah kader terbaik dari segi partai di samping kader-kader senior Golkar lainnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, mengatakan, Partai Golkar pada periode pemerintahan Jokowi menjadi penengah di antara kekuatan-kekuatan partai lain pendukung pemerintahan dan Golkar banyak diuntungkan dalam periode tersebut.

“Golkar menang banyak,” kata Burhanudin Muhtadi.

Sejak Airlangga membawa Ketua-Ketua DPD Golkar ke Istana Bogor, dan bagi peserta yang hadir, jelas arah kemana restu Jokowi berlabuh dalam Munas Golkar mendatang.

"Itu terlihat dari sinyal-sinyal gesture Jokowi sendiri. Dan ditambah pernyataan dia yang lain," imbuhnya.

Soal pertemuan Jokowi-Prabowo pada hari ini, ia mengatakan, sepertinya pintu koalisi Prabowo dengan pemerintahan Jokowi mulai terbuka.

“Saya tidak ingin mengatakan kualitasnya sudah fix, tetapi setidaknya pertemuan tersebut memberikan sinyal yang sangat terang, baik pada elite, maupun pada massa, bahwa pembicaraan yang selama ini tidak akan ada pertemuan di belakang layar itu mulai menemukan titik temu,” terangnya.

Ia menjelaskan, ruang demokrasi sangat luas, tidak semata-mata akomodasi dan kebebasan tokoh. Tapi, ciri kabinet koalisi dan tingkat parlemen, termasuk juga jabatan- jabatan publik lainnya, yang tidak harus disempitkan pengertiannya melalui akomodasi menteri sampai pada tingkat ruang pertemuan tadi.

Portal yang selama ini mengganggu atau menghalangi usaha untuk mempertemukan kedua tokoh ini penting sekali lepas antara Jokowi dengan Prabowo.

Selain itu, menurut dia, di atas segalanya adalah rekonsiliasi di tingkat massa pendukung 01 dan 02 itu perlu digalang cepat dan pertemuan Jokowi dan Prabowo adalah untuk membantu mempercepat proses penyembuhan pascakompetisi pemilih yang demikian panjang.

Pertemuan kedua tokoh ini diharapkan menurunkan tensi ketegangannya yang sudah sekian lama terjadi.

“Jangan lupa, demokrasi tidak ditunjukkan oleh yang menang, konsolidasi demokrasi tidak ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilu tetapi justru ditentukan oleh siapa yang kalah,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, pertemuan Jokowi dan Prabowo itu setidaknya meyakinkan kepada publik bahwa Prabowo meskipun kalah, dia masih percaya dengan demokras. Ini berbeda dengan negara lain dalam Pemilu yang umumnya tidak percaya terhadap demokrasi.

Sedangkan Pakar Komunikasi Politik, Leli Arrianie menilai apa yang dilakukan Golkar pasca kejatuhan Soeharto itu ada dua polarisasi. Yakni ada yang ingin Golkar bubar dan reformasi.

“Hal yang luar biasa dari Golkar adalah sosialisasi politiknya dalam mendayung di pemerintahan, yang bermain cantik sekali. Sulit menyaingi permainan golkar yang matang,” katanya.

Leli pun menjelaskan kedekatan Jokowi dan Airlangga Hartanto yang terjalin erat ketika kepemimpinan Golkar di bawah Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Tata Negara, Juanda menyampaikan, Partai Golkar adalah aset negara. Mereka adalah ahli di bidang politik dan pemerintahan, sehingga Presiden Jokowi sebenarnya membutuhkan ini, baik eksternal maupun internal.

Ketika periode pertama pemerintahan Jokowi, peranan Golkar cukup signifikan dalam pemerintahan, dimana label Golkar sebagai ahli di bidang politik pemerintahan tidak tegak lurus dengan persoalan.

“Saya belum melihat bagaimana Golkar periode pertama itu menjadi sebuah partai yang memang menginisiasi secara produktif untuk mengkaji persoalan undang-undang. Seharusnya di masa lalu itu di program pertama, Golkar memainkan perannya untuk di bidang legislasi,” jelas Prof Juanda.

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, diharapkan Golkar dapat menginisiasi persoalan perubahan terhadap amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang zaman Belanda, dimana hal ini belum dilakukan tokoh-tokoh yang ada di Golkar.

“Golkar semestinya tidak hanya membeo, namun produktif, inovatif dan responsif, artinya tetap pada fungsinya sebagai partai politik yang merespons kepentingan rakyat ini. Saya kira kalau itu dilakukan di luar, saya yakin kader Golkar bisa jadi Presiden,” tutup Juanda.