Wiranto: Keputusan Demokrat Gabung Koalisi Pemerintah Tergantung Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamaman (Menko Polhukam) Wiranto menghargai niat Partai Demokrat yang ingin bergabung ke koalisi pendukung pemerintah. Kendati begitu, Wiranto menyebut diterima atau tidak Demokrat ke koalisi tergantung Presiden Jokowi.

"Kita serahkan ke Presiden. Enggak usah kita tanggapi sana sini. Nanti malah ribut, biarkan proses politik berjalan," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Wiranto menilai sikap politik Partai Demokrat merupakan hak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum dan para kader partai berlambang mercy itu. Menurut dia, yang terpenting koalisi bisa memperkuat posisi pemerintah.

"Yang penting koalisi bentuknya seperti apapun bisa perkuat posisi pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depan. Dan kita memang perlu ada sesuatu kebijakan yang kuat agar kita bisa melanjutkan kesinambungan pembangunan," jelasnya.

Politikus senior Partai Hanura itu enggan menanggapi saat ditanya apakah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf akan menerima Demokrat ke koalisi. Wiranto menekankan bahwa keputusan itu merupakan hak Jokowi.

"Enggak usah kita debatkan karena tergantung pada Presiden," tutur Wiranto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Waketum Demokrat Syarief Hasan mengungkap kondisi internal partainya yang mayoritas ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi. Dengan catatan, ada chemistry yang terbangun antara koalisi Jokowi-Ma'ruf dan Demokrat.

"Memang mayoritas memang ya sih ingin ya bergabung, dengan catatan ya kalau memang chemistry dan kebersamaan ya bisa dibangun," ucap Syarief, Senin (12/8/2019).

Syarief menegaskan, keputusan sikap politik Demokrat akan ditentukan melalui rapat Majelis Tinggi partai. Rapat itu akan dipimpin langsung oleh SBY.

Hal ini sekaligus membantah klaim Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menyatakan partainya sudah resmi dukung Jokowi.

"Keputusan partai kalau resmi itu melalui Majelis Tinggi. Gitu loh. Dan nanti akan disampaikan secara resmi," tambah Syarief.