3 Reaksi Prabowo soal Kalimantan Timur Menjadi Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara telah dipilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Ibu Kota Baru Indonesia.

Ada sejumlah alasan mengapa Jokowi menjatuhkan pilihannya pada dua wilayah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur ini. Risiko bencana relatif lebih kecil, baik itu banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi juga longsor. 

Kedua, lokasinya yang strategis serta dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur sontak menuai komentar dari banyak pihak. Salah satunya datang dari Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto. 

Menurut Juru Bicara Ketua Umum DPP Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo mendukung penuh pemindahan Ibu Kota. Mantan Danjen Kopassus ini bahkan siap jika lahannya diminta. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menegaskan ketua umumnya, Prabowo Subianto siap jika diminta lahannya untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Hal itu, kata dia, dilakukan Prabowo untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Tidak hanya itu, sekalipun tidak ada apa-apanya bagi kami demi kebaikan bangsa dan negara kami akan lakukan itu bahkan kalau diminta lahan kami pun saya yakin Pak Prabowo akan kasih," kata Edhy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. 

Edhy mengatakan, memang ada lahan milik adik Prabowo, Hasjim Djojohadikusumo di Penajam Paser Utara. Namun, ia tidak tahu persis di mana lahan tersebut berada.

"Saya pikir kita tidak perlu berpolemik tentang itu. Bicara apapun Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada publik kepada kita semua kepada seluruh rakyat Indonesia manakala diperlukan untuk kepentingan negara beliau akan siap untuk memberikan apapun yang beliau miliki itu yang selama ini," ungkapnya.

Menurut Dahnil, Prabowo memiliki empat catatan terkait dengan pemindahan ibu kota, yakni pertama, kebijakan tersebut harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kebijakan itu tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," ujarnya.

Catatan kedua, pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi, yaitu prioritas dan jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain.

Catatan ketiga, masalah paling dasar yaitu kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta pertahanan dan keamanan.

"Karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," ujarnya.

Catatan keempat, selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.

Menurut Juru Bicara Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo telah menyampaikan kepada seluruh anggota fraksinya bahwa usulan pemindahan ibu kota sudah menjadi rencana jangka panjang partainya sejak 2014.

Dia menambahkan, partainya sejak dulu sempat mengusulkan ibu kota dipindah ke daerah Jonggol. Namun, pada akhirnya dipindahkan ke Kalimantan.

"Kami sampaikan, kami sendiri itu mengusulkan bukan di Kaltim, di Jonggol. Kenapa harus ke Kaltim kalau di Jonggol bisa itu saran kami," ucapnya.

(Jagat Alfath Nusantara)