Wiranto: Kita Buka Dialog, tapi Bukan Soal Referendum Papua

Wiranto menegaskan, dialog yang dimaksud adalah untuk bagaimana kemajuan Papua ke depan. Apa yang harus diperbaiki lagi.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 03 Sep 2019, 21:43 WIB
Diterbitkan 03 Sep 2019, 21:43 WIB
Menkopolhukam Wiranto Jelaskan Kondisi Papua dan Papua Barat
Menkopolhukam Wiranto (tengah) didampingi kedua tokoh Papua dan Papua Barat bersiap memberi keterangan terkait situasi/kondisi, Jakarta, Jumat (30/8/2019). Keterangan terkait hasil pertemuan dengan kedua tokoh dari Papua dan Papua Barat. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordiantor Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan, pemerintah bersedia berdialog dengan siapapun untuk membahas masalah Papua. Menurut dia, dialog sangat dibutuhkan saat ini.

"Dialog itu penting, dialog itu memang dibutuhkan. Tapi dialog yang konstruktif," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Meski demikian, pemerintah tak mau berdialog jika membahas masalah referendum. Ia menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia.

"Kita sedang menutup pintu dialog referendum. Enggak ada. Dialog untuk merdeka, jangan," jelas Wiranto.

Wiranto menambahkan, dialog yang dimaksud adalah untuk bagaimana memajukan Papua ke depan.

"Dialog untuk memperbaiki hal-hal yang kira-kira perlu diperbaiki tentang bagaimana kehidupan di Papua-Papua Barat, itu perlu," tukasnya.

Di sisi lain, Wiranto menegaskan bahwa pengibaran bendera bintang kejora di Papua adalah tindakan ilegal.

"Bendera-bendera yang lain itu tidak sah, itu ilegal, kecuali merah putih bendera kebangsaan yang sudah disahkan oleh undang-undang. Bendera bintang kejora, bintang apa lagi nanti itu, itu pasti ilegal. Makanya tidak boleh dikibarkan sebagai bendera kebangsaan," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya