Imbauan Polri Jelang Perayaan HUT OPM

Polri akan mengadakan dialog dengan tokoh masyarakat dan agama di Papua jelang perayaan HUT OPM.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 11 Nov 2019, 13:41 WIB
Diterbitkan 11 Nov 2019, 13:41 WIB
Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal
Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal (Liputan6.com/Nafiysul Qodar)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan, tak ada pengamanan khusus Polri menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) OPM pada awal Desember mendatang.

”Tidak ada pengamanan khusus,”katanya di Bareskrim Mabes Polri, Senin (11/11/2019).

Polri, menurut Iqbal, akan mengadakan dialog dengan tokoh masyarakat dan agama di Papua.

“Yang jelas kita akan lakukan upaya kepolisian terbatas yaitu dialog dengan tokoh masyarakat, agama untuk menciptakan kondisi yang kondusif,” ucapnya.

Selain itu, polisi juga mengimbau agar tidak ada mobilisasi massa ataupun pengibaran bendera OPM dan hal yang termasuk pelanggaran.

“Bahwa setiap perayaan HUT itu, kami imbau tidak memobilisasi massa dan tidak melakukan pelanggaran apapun,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid meminta TNI dan Polri menjaga keamanan di Papua agar tetap kondusif menjelang HUT OPM.

"Menjelang Desember diharapkan TNI-Polri dapat menjaga kondusivitas guna memastikan Papua tetap aman," ujar Meutya di Jayapura seperti dikutip dari Antara, Sabtu (9/11/2019).

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sudah Dilaporkan ke Kasdam

Bahas Sinkronisasi, Kapolri Temui Pimpinan KPK
Kapolri Jenderal Idham Azis (kiri) didampingi Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal (kanan) meninggalkan Gedung KPK usai menggelar pertemuan tertutup, Jakarta, Senin (4/11/2019). Pertemuan membahas sinkronisasi antara Kepolisian dengan KPK. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Dikatakan, dalam pertemuan yang berlangsung di Makodam XVII Cenderawasih, Jumat malam (8/11/2019) Kasdam XVII Cenderawasih sudah memaparkan dan melaporkan tentang kondisi di Papua.

"Laporan yang disampaikan Kasdam membuat kami cukup tenang," ucap politisi Golkar tersebut.

Terkait masalah penegakan hukum, kata Meutya, Komisi I DPR RI juga mendorong dilakukannya pendekatan dialog dengan berbagai kelompok di Papua.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya