Bertemu Mendes, Tito Karnavian Usulkan Dana Desa Gunakan Sistem IT

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Pertemuan digelar secara tertutup di ruang kerja Tito di Gedung A Kemendagri, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan bahwa keduanya membahas optimalisasi pemanfaatan dana desa. Di mana menurutnya memiliki peran besar dalam Program Prioritas Nasional Presiden Jokowi.

"Pertemuan tadi dalam rangka membahas optimalisasi pemanfaatan dana desa. Kita tahu, masih banyak permasalahan dana desa yang memerlukan sinergi antara kementerian maupun lembaga, dan ini adalah salah satu bentuk kerja sama antara Kemendagri dan Kemendes PDTT untuk optimalisasi dana desa," jelas Tito.

Menurut dia, pembinaan dan pendampingan dana desa juga menjadi salah satu poin dalam pembahasan tersebut. Peningkatan pengelolaan dana desa berbasis IT, menjadi salah satu opsi dalam mengawal optimalisasi dana desa.

"Kami menyimpulkan perlu dilakukan pembinaan dan pendamping dana desa terutama peningkatan pengelolaan dana desa berbasis IT. Nantinya bagi desa yang serapannya rendah maka Kemendes akan melapor ke Kemendagri, agar dilakukan pembinaan," tukasnya.

Dalam pertemuan tersebut Mendagri didampingi Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan.

Sementara Mendes PDTT hadir bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Taufik Madjid, dan Harlina Sulistyorini selaku Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung keberadaan desa fiktif yang menerima program dana desa dari pemerintah. Hal itu disampaikannya ketika melakukan sosialisasi kepada kepala daerah terkait Tansfer ke Daerah serta Dana desa Tahun Anggaran 2020.

"Hari hari ini kita bicara desa fiktif ada kan? desa siluman. Desa yang memang saya tidak terlalu peduli jumlahnya tapi ini kan menggambarkan fenomena," kata dia dalam sambutannya, di Kantor DJP, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Melihat fenomena tersebut, lantas Sri Mulyani mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk berhati-hati. Karena dengan dana desa yang ditransfer langsung ke daerah dan desa, maka muncul oknum yang memanfaatkan situasi tersebut.

Pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negari dan Kementerian Desa daerah Tertinggal juga terus bekerja keras untuk merapihkan kembali data base penerima dana desa pada tahun ini. Apabila ditemukan kejanggalan maka akan dibekukan.

"Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimate, ya kita bekukan. kalau sudah terlanjur transfer ya kita ambil lagi, melalui siapa? ya pemerintah daerahnya dong," jelasnya.