Sahroni DPR Minta Menkumham Tak Generalisasi Anak Priok Kriminal

Menurut Sahroni, pejabat publik seharusnya mendorong daerah rawan kriminalitas menjadi kawasan aman dan sejahtera.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Jan 2020, 18:16 WIB
Diterbitkan 16 Jan 2020, 18:16 WIB
Sahroni
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Liputan6.com/Nafiysul Qodar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly tak mengeneralisasi suatu daerah seperti Tanjung Priok ataupun wilayah lain dengan kriminalitas. Sebagai publik figur, Yasonna diminta lebih bijak mengeluarkan pernyataan.

“Pak Yasonna harus lebih bijak dalam menyampaikan statement, karena beliau ini kan Menkumham, pernyataan seperti ini kurang cakap muncul dari seorang Menkumham. Memang benar banyak kriminal muncul dari wilayah yang miskin, namun beliau tidak boleh generalisasi. Tidak semua anak Tanjung Priok seperti itu,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2020).

Sahroni menyontohkan dirinya yang merupakan putra asli Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lahir dan besar di lingkungan keras tak membuat Sahroni terjerumus ke hal-hal negatif.

“Saya asli dari Tanjung Priok, lahir dan besar di sini dengan kawasan daerah preman, namun hal ini bukan berarti saya preman. Jadi tidak bisa digeneralisasi atas asal daerahnya, tapi balik lagi ke individunya masing-masing. Menkumham jangan mengeneralisir anak Priok pelaku kejahatan,” ucapnya.

Politikus Partai Nasdem ini menceritakan, pada masa lalu Jakarta Utara, khususnya Tanjung Priok memang lekat dengan premanisme dan kejahatan lain seperti narkoba. Namun kondisi saat ini tak serta merta bisa disamakan dengan masa lalu.

“Kalau dulu kita berjalan di kawasan Priok malam hari selalu merasa khawatir. Peredaran narkoba juga berkurang jauh. Sekarang kriminalitas berkurang jauh. Jajaran Polri terus menindak pelaku kejahatan dan menciptakan Kamtibmas di kawasan Priok,” ucap Sahroni.

Lebih jauh Sahroni mengingatkan, pejabat negara ataupun tokoh publik seharusnya tak mencap sebuah daerah sebagai daerah hitam penghasil penjahat. Langkah yang tepat seharusnya adalah mendorong adanya perubahan di daerah rawan kriminalitas sehingga menjadi kawasan aman dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

Dalam berbagai kesempatan saat kampanye maupun kunjungan daerah pemilihan di Jakarta Utara misalnya, Sahroni mencontohkan dirinya selalu memompa para pemuda untuk menolak Tanjung Priok sebagai kawasan premanisme dan kejahatan.

“Saya selalu ingatkan masyarakat bahwa Tanjung Priok bukan lagi sarang premanisme, bukan lagi kawasan dengan peredaran narkoba yang tinggi. Saya akan bersuara lantang jika Priok masih dicap sebagai daerah penghasil preman dan kriminalitas tinggi,” katanya tegas.

 

 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pernyataan Menkumham

Menkumham Yasonna Rapat Kerja dengan Komisi III DPR
Menkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat membahas rencana strategis Kemenkumham, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2019, dan tindak lanjut RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly menyebut bahwa kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal. Hal itu disampaikan Yasonna saat berkunjung ke Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dalam sambutannya, Yasonna menyontohkan dua anak yang lahir di lokasi berbeda yakni kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan Menteng yang terkenal sebagai kawasan elite, mereka akan tumbuh besar dengan cara berbeda.

“Yang membuat itu menjadi besar adalah penyakit sosial yang ada. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas (daerah kumuh), bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Tanjung Priok. Di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan," sebut Yasonna.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya