Mudik Dilarang, Ini Cara Pengembalian Tiket yang Sudah Dibeli

Dengan adanya pelarangan mudik di masa pandemi Corona Covid-19, maka hal itu membuat transportasi umum dan pribadi terbatas beroperasi.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 24 Apr 2020, 11:17 WIB
Diterbitkan 24 Apr 2020, 11:17 WIB
Pembatalan Tiket Mudik 2020
Calon penumpang mengisi formulir pembatalan tiket kereta di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (24/4/2020). Terkait dengan larangan mudik 2020, PT Kereta Api Indonesia akan melayani pembatalan tiket kereta dengan pengembalian dana 100 persen bagi penumpang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sudah memutuskan untuk melarang mudik Lebaran 2020. Dengan adanya pelarangan mudik, maka hal itu membuat transportasi umum dan pribadi terbatas beroperasi.

Pembatasan beroperasinya transportasi itu diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Covid-19.

Dalam peraturan tersebut, diatur pula mengenai cara pengembalian tiket setiap moda transportasi.

Pertama, untuk angkutan darat, terutama Pasal 4 berisi biaya tiket diminta dikembalikan secara penuh.

"Penyelenggara sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengembalikan biaya tiket secara penuh atau 100 persen kepada calon penumpang yang telah membeli tiket untuk perjalanan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1," demikian bunyi Pasal 4, sebagaimana dikutip dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, Jumat (24/4/2020).

Untuk transportasi laut, pengembalian tiket juga dikembalikan secara penuh, yang diatur dalam Pasal 16.

"Badan usaha transportasi laut wajib mengembalikan biaya tiket secara penuh atau 100 persen kepada calon penumpang yang telah membeli tiket yang untuk perjalanan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1," demikian bunyi kutipannya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Transportasi Udara

Tarif Batas Atas Tiket Pesawat
Pesawat maskapai Garuda Indonesia terparkir di areal Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (16/5/2019). Pemerintah akhirnya menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat atau angkutan udara sebesar 12-16 persen yang berlaku mulai Kamis hari ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sedangkan untuk pengembalian biaya tiket transportasi udara, diatur dalam Pasal 24 namun dengan banyak cara. Tidak seperti angkutan darat dan laut.

Berikut isi lengkap dari Pasal 24:

(1) Badan usaha angkutan udara dalam mengembalikan biaya tiket angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. melakukan penjadwalan ulang (re-schedule) bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket dengan tanpa dikenakan biaya;

b. melakukan perubahan rute penerbangan (re-route) bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket tanpa dikenakan biaya dalam hal rute pada tiket tidak bertujuan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

c. mengkompensasikan besaran nilai biaya jasa angkutan udara menjadi perolehan poin dalam keanggotaan badan usaha angkutan udara yang dapat digunakan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh badan usaha angkutan udara; atau

d. memberikan kupon tiket (voucher ticket) sebesar nilai biaya jasa angkutan udara (tiket) yang dibeli oleh penumpang dapat digunakan untuk membeli kembali tiket untuk penerbangan lainnya dan berlaku paling singkat 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kesepakatan antara badan usaha angkutan udara dengan calon penumpang.

Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pihaknya telah menyusun peraturan tentang pengendalian transportasi selama masa mudik tersebut. Di mana, transportasi umum dan pribadi dilarang beroperasi untuk mudik.

Adapun, aturan ini berlaku mulai 24 April pukul 00.00 WIB secara serempak. Namun, untuk masa berakhirnya berbeda-beda setiap moda transportasi.

"Perlu dipahami, bahwa peraturan ini akan mulai berlaku tanggal 24 Pukul 00.00 WIB sampai dengan 31 Mei 2020 untuk transportasi darat. Tanggal 15 Juni Untuk Kereta Api, Tanggal 8 Juni untuk transportasi laut, dan 1 Juni untuk transportasi udara," kata Adita di kantor BNPB, Jakarta, Kamis, 23 April 2020.

Menurut dia, aturan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Hal ini dapat diperpanjang dengan menyesuaikan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia," jelas Adita.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya