KPU dan Kabar Data Penduduk Indonesia yang Bocor

Liputan6.com, Jakarta - Jutaan data penduduk Indonesia berlabel Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor. Hal itu terungkap oleh akun Twitter Under The Breach, @underthebreach.

KPU pun merespons kabar tersebut dengan memeriksa sistem keamanan yang dimiliki. Setelah ditelusuri, KPU mengklaim tidak ada data yang bocor.

"Data KPU sebagaimana saya sampaikan tidak bocor. Data DPT 2014 yang salah satunya ditampilkan adalah data yang bulan November 2013. Data format PDF adalah data yang diserahkan KPU kepada pihak eksternal sesuai Pasal 38 ayat 5, UU 8 tahun 2012," kata Komisioner KPU Viryan Aziz, Rabu (22/5/2020).

Dia menegaskan, tidak ada data KPU yang diretas oleh siapapun. "DPT Pemilu 2019 tidak sampai 200 Juta. Data DPT di KPU RI tidak kena hack," ungkap Viryan.

Viryan memastikan, KPU sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan lembaga lainnya untuk menyelidiki klaim kebocoran data tersebut.

"BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Cyber Crime Mabes Polri. Koordinasi dengan tiga lembaga (BSSN, Polri, dan Kemenkominfo)," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, pihaknya sudah berkali-kali meminta KPU mengelola data dan menjaga kerahasiaannya.

"Tugas utama Dukcapil Kemdagri dalam pemilu dan pilkada adalah memberikan DP4 kepada KPU. Sejak penyerahan DP4, Dukcapil Kemdagri meminta KPU berkomitmen mengelola data dengan menjaga kerahasiaan data pribadi," tutur Zudan.

"Itulah mengapa Dukcapil Kemdagri setelah Pemilu 2014 meminta kepada KPU agar NIK dan No KK diganti dengan tanda bintang. NIK dan No KK tidak perlu ditampakkan agar tidak disalahgunakan untuk pendaftaran kartu prabayar dan untuk membuat KTP elektronik palsu," lanjut dia.

Zudan juga memastikan, tidak ada kebocoran data penduduk Indonesia dari Ditjen Dukcapil.

"Kami sudah memeriksa data centre, log dan traffic-nya. Alhamdulillah semua tidak ada masalah," tukasnya.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta KPU menjaga keamanan data serta memperkuat sistem informasi teknologi.

“KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus menjaga keamanan data dan juga menjadikan pelajaran untuk lebih memperkuat sistem keamanan IT. Ini sangat berkaitan erat dalam menjaga trust dan kredibilitas di masyarakat,” kata Mardani.

Ketua DPP PKS itu juga minta perlunya audit sistem keamanan data dan sistem informasi teknologi KPU agar tidak terulang kejadian yang sama, “Saya usulkan perlu diaudit seluruhnya oleh konsultan independen, jadi bahan masukan untuk perbaikan ke depannya,” ujar Mardani.

Selain itu, Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu juga meminta kejadian ini menjadi pelajaran kepada pemerintah agar sistem keamanan data nasional ditinjau ulang.

”Harus jadi momentum meninjau keamanan data kependudukan nasional, saya mengusulkan program KTP-el yang saat ini sifatnya sentralistis sekaligus ditinjau ulang keamanan data dan sistem IT-nya agar tidak mendatangkan bencana nasional,” pungkasnya.