Liputan6.com, Jakarta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan alasan merilis video rekaman Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah dalam sidang kabinet paripurna pada Minggu 28 Juni 2020. Padahal, sidang yang dihadiri para menteri itu digelar pada Kamis, 18 Juni 2020.
Bey mengatakan, awalnya, video tersebut tidak untuk dirilis karena sidang kabinet bersifat intern atau tertutup untuk media.
"Karena awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern," ucap Bey kepada wartawan, Senin (29/6/2020).
Advertisement
Setelah dipelajari, Biro Pers Istana menilai pernyataan Presiden Jokowi perlu diketahui oleh masyarakat. Sehingga, Biro Pers Istana meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk mengunggahnya ke Youtube.
"Setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru di-publish hari ini," ujar Bey.
Menurut dia, Biro Pers Istana butuh waktu lama untuk mempelajari dan melihat berulang-ulang video berdurasi sekitar 10 menit tersebut. Setelah dipertimbangkan, barulah video Jokowi marah tersebut diunggah Biro Pers ke kanal Youtube.
"Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang," kata Bey.
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Ancam Reshuffle
Pada video tersebut, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di tengah pandemi Corona. Nada bicara Jokowi berulang kali meninggi saat berpidato di hadapan para menteri dan pimpinan lembaga negara.
Dia marah karena melihat menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja. Padahal, saat ini negara dalam situasi krisis akibat pandemi virus corona.
"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya distu. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," tegas Jokowi.
Masih dengan nada tinggi, Jokowi menyatakan akan mengambil langkah tegas bagi menterinya masih bekerja biasa-biasa saja di masa pandemi Corona. Misalnya, melakukan reshuffle kabinet atau membubarkan lembaga.
Dia mengaku telah memikirkan langkah-langkah tersebut. Menurutnya, perlu langkah extraordinary atau luar biasa untuk menghadapi krisis saat ini.
"Langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extra ordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," jelas Jokowi.
"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," sambung dia.
Advertisement