Ketua KPK Komjen Firli Bahuri: Selamat HUT ke-74 Bhayangkara

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri mengucapkan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-74 Bhayangkara. Pada hari ulang tahun institusi yang membesarkan namanya itu, Firli bercerita soal awal mula penyatuan Polri.

"Hari ini, Rabu 1 Juli 2020, kita bangsa Indonesia khususnya segenap insan Kepolisian Republik Indonesia, memperingati Hari Bhayangkara, hari bersejarah tepatnya 74 tahun lalu," ujar Firli dalam keterangannya, Rabu (1/7/2020).

Pada saat itu, lanjut dia, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946 untuk menyatukan kepolisian yang semula terpisah-pisah menjadi kepolisian-kepolisian daerah di bawah Kementerian Dalam Negeri.

"Saat itu menjadi satu kesatuan nasional dan bertanggung jawab secara langsung pada pimpinan tertinggi negara, yaitu Presiden," kata Firli.

Firli Bahuri juga berterima kasih kepada Polri yang telah mengirimkan anggotanya memperkuat kinerja lembaga antirasuah.

"Syukur alhamdulillah, sejak awal KPK berdiri dan hingga saat ini, Polri telah menugaskan putra-putri terbaik, anak bangsa yang memiliki jiwa Tribrata dan Catur Prasetya, untuk bersama-sama berjuang memberantas korupsi yang telah berurat akar di negeri ini," kata Firli.

Menurut Firli, lembaga yang kini dia pimpin bersama Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Ibarat pepatah menegakkan benang basah, berbicara perihal penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, KPK tentunya tak dapat berdiri sendiri namun perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lainnya," kata Firli Bahuri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Firli menyinggung pertemuannya dengan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz beberapa waktu lalu. Firli menyebut, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, setidaknya ada tiga fokus isu yang disepakati akan dikerjakan bersama oleh KPK dan Polri.

"Pertama tentang sinergi dalam tata niaga dan pelayanan publik guna pemberantasan korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna, akuntabel, transparan dan tidak timbul korupsi. Kedua tentang pengelolaan keuangan negara. Dan yang ketiga, penegakan hukum dan reformasi birokrasi," tutur Firli.