Demo Protes PPDB DKI Berlanjut hingga ke Istana, Ini Tuntutannya

Massa yang menamakan diri Relawan PPDB DKI 2020 ini sebagian besar adalah para wali murid yang putra putrinya tidak diterima di sekolah negeri karena sistem PPDB 2020/2021 yang dianggap menyulitkan.

oleh Mevi Linawati diperbarui 03 Jul 2020, 16:59 WIB
Diterbitkan 03 Jul 2020, 16:39 WIB
Demo Orang Tua Murid di Balai Kota Jakarta
Para orang tua siswa menggelar aksi didepan gedung Balaikota, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus prioritas usia dalam aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Aksi protes oleh puluhan massa terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 berlanjut di Taman Aspirasi Silang Monas depan Istana Merdeka Jakarta, Jumat (3/7/2020.

Massa yang menamakan dirinya Relawan PPDB DKI 2020 ini sebagian besar adalah para wali murid yang putra putrinya tidak diterima di sekolah negeri karena sistem PPDB 2020/2021 yang dianggap menyulitkan.

Dilansir dari Antara, puluhan massa aksi mulai berkumpul di Taman Aspirasi Silang Monas pukul 13.00 WIB, mereka didominasi para ibu-ibu dan juga kaum bapak.

Sebelumnya, para wali murid itu melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat pada Selasa pagi 30 Juni 2020 pukul 10.00 WIB hingga hingga pukul 13.00.WIB.

Namun, tak satu pun perwakilan dari Pemprov DKI yang menemui ibu-ibu wali murid itu dan bahkan perwakilannya pun dilarang untuk bertemu gubernur.

Menurut Rudi S, koordinator lapangan, sudah keempat kalinya mereka melakukan aksi protes ditujukan ke Gubernur DKI, Wakil Gubernur, DPRD DKI hingga Komisi X DPR RI, namun apa yang menjadi aspirasi mereka tentang PPDB tidak membuahkan hasil.

"Hari ini kami mengadu kepada presiden, pemimpin kita agar apa yang suarakan ini bisa didengar," kata Rudi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tuntutan

Rudi mengatakan tuntutan mereka hanya satu yakni batalkan PPDB DKI Jakarta, bukan direvisi atau diperpanjang.

"Dari awal tuntutan kami, batalkan PPDB DKI," kata Rudi.

Massa membawa spanduk dan poster-poster berisi tuntutan seperti batalkan PPDB DKI, tolak sistem zonasi, dan hapus parameter usia dalam jalur zonasi.

Sementara itu, petugas keamanan dari kepolisian tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi, begitu juga petugas Dinas Perhubungan yang mengatur kelancaran arus lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Utara.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya