Mahasiswa Padati Depan Istana Merdeka Serukan Tolak RUU Ciptaker

Liputan6.com, Jakarta - Mahasiswa dari beragam perguruan tinggi di Jakarta sudah mulai memadati kawasan Silang Barat Daya Monas atau Patung Kuda dan depan Istana Merdeka, Kamis (8/10/2020) siang.

Dari pantauam Merdeka.com, massa aksi sudah mulai berdatangan sekitar pukul 13.00 WIB dan mulai menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Meskipun demikian, arus kendaraan di jalan depan Patung Kuda masih terpantau ramai lancar dan untuk jalan akses Medan Merdeka Barat telah ditutup.

Mahasiswa sendiri telah menyerukan mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ciptaker.

"Dari kami BEM SI aksi nasional nanti diperkirakan kurang lebih 5.000 mahasiswa di berbagai daerah. Terpusat di depan Istana Merdeka," kata Koordinator Media Aliansi BEM SI Andi Khiyarullah saat dihubungi, Kamis (8/10/2020).

Ia menjelaskan, alasan aksi digelar di depan Istana bertujuan untuk mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu, guna membatalkan RUU Ciptaker jadi undang-undang.

"Karena memang bertujuan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu," jelasnya.

Sementara itu, hari ini mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam Komite Revolusi Pendidikan Indonesia distrik Jakarta Selatan turut menuju Istana Merdeka untuk menggelar unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja.

"Kita saat ini menuju Istana Merdeka, dari Komite Revolusi Pendidikan Indonesia distrik Jakarta Selatan," ujar Maruli Marpaung, koordinator aksi, saat dihubungi.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Maruli menyebut, target jumlah massa pada aksi kali ini akan diikuti sekitar 3.000 mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta Selatan.

"Sekitar 3.000 target, menggunakan 13 metromini dan 7 angkot. Tuntutan kita sendiri mencabut Omnibus Law ini, karena dalam pembuatannya tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, dimulai dari pembuatannya yang dipercepat," dia menandaskan.

Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka.com