Wakil Ketua DPR RI Sebut Perbedaan Halaman RUU Cipta Kerja karena Jenis Kertas

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, adanya perbedaan halaman pada RUU Cipta Kerja, semata-mata karena kualitas kertas yang digunakan saat dilakukan penyuntingan.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 13 Okt 2020, 18:58 WIB
Diterbitkan 13 Okt 2020, 17:59 WIB
FOTO: Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Hadiri Paripurna Pengesahan UU Ciptaker
Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, adanya perbedaan halaman pada RUU Cipta Kerja, semata-mata karena kualitas kertas yang digunakan saat dilakukan penyuntingan.

Adapun naskah final RUU Cipta Kerja kini berjumlah 812 halaman.

"Jumlah halaman itu adalah mekanisme pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas daripada yang diketik," ujar Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (13/10/2020).

Azis menjelaskan, naskah RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna 5 Oktober lalu yakni 905 halaman dan masih berdasarkan format pengetikan di Baleg. Namun, pengeditan dilakukan Sekjen DPR sehingga ada perubahan.

"Proses yang dilakukan di Baleg itu menggunakan kertas biasa tapi pada saat sudah masuk tingkat II proses pengetikannya masuk di Kesekjenan, dia menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan-ketentuan dalam undang-undang," ujar politisi Golkar ini.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Diharapkan Tak Menimbulkan Kebingungan

Saat ini, ia memastikan naskah final RUU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman. Dengan demikian ia harap tidak ada lagi kebingungan di masyarakat.

"Kalau sebatas pada UU Cipta Kerja hanya sebatas 488 halaman ditambah penjelasan menjadi 812 halaman. Sehingga simpang siur mengenai halaman secara resmi kami lembaga Dewan Perwakilan Rakyat RI berdasarkan laporan dari Bapak Sekjen, netting jumlah halaman sebanyak 812 halaman," ungkap Azis.

"Hal-hal ini perlu kami sampaikan supaya tidak membingungkan khalayak secara luas," tandas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya