Jokowi: Vaksin Gratis Urusan Menkes, Mandiri Urusan BUMN

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran menterinya untuk mempersiapkan rencana pengadaan vaksin serta vaksinasi Covid-19 dengan matang. Salah satunya, terkait siapa yang bertanggung jawab jika vaksin sudah tersedia.

"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes (Menteri Kesehatan). Untuk yang mandiri, untuk yang bayar, itu urusannya BUMN," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Senin (19/10/2020).

Jokowi mengatakan, rencana pengadaan vaksin Covid-19 harus diatur dengan jelas. Sehingga, tidak timbul masalah dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," ujar dia.

Jokowi juga mengingatkan menterinya untuk tidak menganggap remeh implementasi vaksinasi. Misalnya, seperti apa prosesnya, siapa yang akan disuntik vaksin terlebih dahulu, siapa saja yang digratiskan dan bayar.

"Harus dijelaskan betul kepada publik, proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul," jelasnya.

"Jangan sampai nanti, dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," kata Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini memang tengah mempersiapkan beberapa jenis vaksin Covid-19. Lima di antaranya adalah Sinovac, Sinopharm, CanSino, Genexine, AstraZeneca.

Kandidat vaksin tersebut masih menjalankan uji klinis tahap III. Pemerintah berencana mulai menyuntikkan vaksin asal China pada November dan Desember 2020

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebanyak 1.620 relawan telah menuntaskan suntikan pertama vaksin Covid-19 buatan Sinovac di Bandung, Jawa Barat.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, pengadaan vaksin Covid-19 untuk Indonesia telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 170 juta jiwa atau sekitar 60 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Dengan kata lain, katanya, Indonesia memerlukan vaksin Covid-19 sebanyak 340 juta dosis dalam waktu setahun.

"Tentu saja hal ini, merupakan program besar, sehingga harus dikelola dengan baik. Sejak awal dari mulai uji klinis fase tiga, produksi hingga distribusi dari Bio Farma, mulai tingkat provinsi sampai dengan tingkat puskesmas, termasuk tenaga kesehatan yang memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat," kata dia dikutip dari Antara, Minggu (18/10/2020).

Oleh karena itu, program vaksinasi Covid-19 harus dikawal sebaik mungkin oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga sesuai prosedur dan dieksekusi agar nanti masyarakat yakin bahwa vaksin yang akan diberikan kepada mereka sudah sesuai dengan peraturan Badan POM.

Beberapa waktu lalu, pihaknya dan Badan POM melakukan inspeksi ke beberapa site uji klinis fase tiga vaksin tersebut di Bandung.

Direktur Registrasi Obat Badan POM Riska Andalusia memberikan apresiasi kepada tim peneliti uji klinis fase tiga dan tim Bio Farma, yang sudah menjalankan uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 sesuai dengan rencana dan jadwal yang ketat.

"Badan POM sebagai regulator memiliki fungsi tidak hanya melakukan fungsi pengawasan, tetapi kami juga berupaya untuk melakukan pendampingan, seperti inspeksi pada hari ini. Kami berharap juga uji klinis fase tiga ini, dilaksanakan sesuai dengan prinsip Cara Uji Klinis yang Baik (CUKB) dan validitas data dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Dia menambahkan sampai dengan hari ini, tidak ada laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau efek samping yang berat atau serius di antara relawan- relawan vaksin Covid-19.

Hasil dari uji klinis dapat menjadi data pendukung Badan POM saat mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 yang akan diajukan oleh Bio Farma pada saat uji klinis fase tiga berakhir.

Nantinya, hasil uji klinis fase tiga itu akan digabungkan dengan hasil uji klinis fase tiga di negara lain, seperti Brazil, Chile, Turki dan Bangladesh.

"Uji klinis fase tiga ini dilakukan 'multicenter study' atau dilakukan di banyak tempat. Hal ini berarti uji klinis tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, tetapi juga di empat negara lainnya, yaitu Brazil, Chile, Turki, dan Bangladesh," kata dia.

Hasil setiap uji klinis di lima negara tersebut akan digabungkan dan dijadikan dasar pemberian izin untuk memproduksi vaksin pada masa mendatang.

Setelah uji klinis fase tiga selesai, vaksin Covid-19 diproduksi oleh Bio Farma, sedangkan dalam proses produksi harus memenuhi aspek mutu. Bio Farma tetap di bawah pengawasan Badan POM untuk pemenuhan peraturan cara pembuatan obat yang baik.

"Tiga aspek tadi, khasiat, keamanan, dan mutu harus dipenuhi oleh Bio Farma, sebagai pendaftar vaksin Covid-19 untuk nanti dinyatakan layak atau tidak oleh Badan POM untuk diproduksi hingga distribusi," katanya.

Untuk menjaga dan menjamin kualitas mulai dari bahan baku dan lainnya, Badan POM akan ke Sinovac China untuk kunjungan audit proses pengembangan dan produksi vaksin corona di fasilitas Sinovac di Beijing, China, termasuk LP POM MUI untuk melaksanakan audit halal.