4 Tanggapan Jokowi soal Kasus Tewasnya Warga Sigi dan Anggota FPI

Salah satunya, menurut Jokowi, Indonesia memiliki hukum yang harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi masyarakat, bangsa, dan negara.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 13 Des 2020, 19:09 WIB
Diterbitkan 13 Des 2020, 19:08 WIB
Presiden Jokowi Menuntut UMKM untuk Lebih Kreatif Agar Dapat Meningkatkan Ekspor di Tengah Pandemi
Dalam kegiatan BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020, Presiden Jokowi menuntut UMKM agar lebih kreatif dan menyesuaikan diri dengan dunia digital (Foto: BRI)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara terkait kasus tewasnya empat orang warga Sigi dan enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI).

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki hukum yang harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi masyarakat, bangsa, dan negara.

"Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara," ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu (13/12/2020).

Dia menekankan, aparat berkewajiban menegakkan hukum secara tegas dan adil. Sebab, kata Jokowi, aparat dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar seluruh masyarakat tidak melakukan perbuatan yang seenaknya saja.

Berikut 4 tanggapan Jokowi soal kasus tewasnya empat warga Sigi dan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) dihimpun Liputan6.com: 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ingatkan Aparat Wajib Tegakkan Hukum Tegas dan Adil

Presiden Jokowi. (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi. (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, Indonesia memiliki hukum yang harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi masyarakat, bangsa, dan negara. Dia menekankan, aparat berkewajiban menegakkan hukum secara tegas dan adil.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menanggapi peristiwa yang terjadi belakangan ini yakni, tewasnya empat warga Sigi dan enam anggota Front Pembela Islam (FPI).

"Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara," ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu (13/12/2020).

"Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya," sambung dia.

 

Minta Aparat Tetap Ikuti Aturan Hukum Saat Tugas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pernyataan resmi terkait penetapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan korupsi bansos Covid-19. (Dok Setpres)

Jokowi meminta aparat penegak hukum tak mundur dan gentar dalam menegakkan hukum. Namun, dia mengingatkan aparat untuk tetap mengikuti aturan hukum saat menjalankan tugas.

"Aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya. Melindungi HAM dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur," kata Jokowi.

Jokowi menyadari bahwa kerap terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Jika ada perbedaan pendapat diam meminta agar menggunakan mekanisme hukum.

"Ikuti prosedur hukum. Ikuti proses peradilan. Hargai keputusan pengadilan," ucap Jokowi.

 

Tegaskan Masyarakat Tak Boleh Semena-mena Melanggar Hukum

Jokowi Buka Raker Kementerian Perdagangan 2020
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Jokowi mengingatkan jajaran Kemendag agar segera mencari jalan keluar dari krisis yang disebabkan oleh virus corona (covid-19). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jokowi juga meminta masyarakat agar tak bertindak semena-mena melanggar hukum. Dia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki hukum yang harus dipatuhi dan ditegakkan oleh semua masyarakat.

"Tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat apalagi membahayakan bangsa dan negara," terang dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, aparat berkewajiban menegakkan hukum secara tegas dan adil. Untuk itu, kata dia, aparat hukum tidak boleh mundur dalam menegakkan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya," terang Jokowi.

 

Persilahkan Adukan Masalah ke Komnas HAM

Reaksi Jokowi Saat Dengar Penyidik KPK Disiram Air Keras-Jakarta- Angga Yuniar-20170411
Jokowi telah menginstruksikan kepada Kapolri untuk segera mencari tahu siapa pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan, Jakarta, Selasa (11/4). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu menurut Jokowi, masyarakat dapat menyampaikan aduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Jokowi menekankan bahwa semua pihak harus menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

"Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM. Di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya," tegas Jokowi.

4 Menteri Jokowi yang Diciduk KPK

INFOGRAFIS: 4 Menteri Jokowi yang Diciduk KPK (Liputan6.com / Abdillah)
INFOGRAFIS: 4 Menteri Jokowi yang Diciduk KPK (Liputan6.com / Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya