Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Kepemimpinan Partai Secara Inkonstitusional

Herzaky melanjutkan, hal itu dilakukan Moeldoko untuk maju ke dalam kontestasi pencalonan presiden 2024.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 01 Feb 2021, 20:06 WIB
Diterbitkan 01 Feb 2021, 20:05 WIB
Momen AHY Kibarkan Panji Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama istri Annisa Pohan menghadiri Kongres V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum masa bakti 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. (Liputan6.com/Dok Partai Demokrat

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkap sosok di balik lingkaran Presiden Joko Widodo yang diduga ingin mengkudeta Agus Yudhoyono dari kursi ketua umum Partai Demokrat. Menurut Herzaky, sosok tersebut adalah Moeldoko yang kini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko," tulis Herzaky dalam siaran pers resmi diterima, Senin (1/2/2021).

Herzaky melanjutkan, hal itu dilakukan Moeldoko untuk maju ke dalam kontestasi pencalonan presiden 2024. Karenanya, dia menegaskan terungkapnya nama terkait bukan soal perseteruan antar partai Demokrat dengan partai lainnya.

"Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," jelas Herzaky.

"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," tegas dia.

 

AHY Bongkar Upaya Pendongkelan

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY membongkar adanya dugaan usaha mendongkel kursi kepemimpinannya sebagai ketua umum partai. Menurut AHY, informasi terkait didapatkan dari sejumlah kader internal partai yang memberikan kesaksian mulai dari tingkat pusat hingga cabang.

AHY mengungkap, usaha pendongkelan tersebut ternyata tidak bergerak dari sektor internal partai saja, namun juga melibatkan pejabat pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ungkap AHY saat jumpa pers di Markas DPP Partai Demokrat, Jakarta, sore hari ini.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya