Partai Pendukung Sebut Tudingan Demokrat ke Jokowi soal UU Pemilu Tak Cerdas

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat menuding penundaan revisi UU Pemilu oleh pemerintah lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin membawa putranya Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju di Pilkada DKI 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP Junimar Girsang menuturkan, tudingan Demokrat ke Jokowi tak cerdas.

"Terlalu prematur dan tidak cerdas apabila RUU Pemilu ini dikait-kaitkan dengan pemerintahan Presiden Jokowi," kata Junimart saat dihubungi, Kamis (11/2/2021).

Menurut dia, sikap parpol tak boleh membuat kesesatan informasi di masyarakat terlebih sampai gaduh. Menurutnya, apa yang disampaikan Demokrat jelas menutupi kelemahan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY tersebut.

"SDM Parpolnya mestinya dibenahi bukan membuat opini untuk menutupi kelemahan internal," jelas Junimart.

Senada, politisi PDIP lainnya Hendrawan Supratikno melihat tudingan Demokrat ke Jokowi jelas hanya prasangka buruk. "Suatu bagunan kausalitas yang rapuh," sindir Hendrawan.

Dia menilai terlalu jauh jika dikaitkan kepada Gibran lantaran yang bersangkutan belum mulai bekerja di Solo. "Gibran butuh waktu untuk menunjukkan prestasi di Solo. Jadi prioritas utamanya pasti bagaimana menorehkan kinerja yang bisa dibanggakan, kinerja yang sesuai harapan rakyat," kata Hendrawan.

Ketua DPP PKB Daniel Johan menuturkan, dalam kontestasi Pilkada terlebih Pilkada DKI siapapun sebenarnya berhak mencalonkan diri dan itu. "Konstitusi menjamin itu," kata dia.

Yang perlu dicatat adalah memiliki pengalaman yang baik. "Memiliki track record berhasil di mata rakyat, sosok yang menumbuhkan simpati dan dukungan bukan antipati," tutur Daniel.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menuding penundaan revisi UU Pemilu oleh pemerintah, karena ada misi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin membawa putranya Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju di Pilkada DKI 2024.

"Mungkin keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Pasalnya, perubahan sikap partai koalisi atas RUU Pemilu begitu mendadak dan berbeda sikap dari yang sudah diputuskan.

"Sebelumnya, semua fraksi sudah menyepakat RUU Pemilu masuk Prolegas Prioritas 2021," kata Irwan.

Dia juga menuturkan, sikap partai koalisi terhadap RUU Pemilu ini, muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi menunda revisi undang-undang tersebut.

"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak, kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," tutur Irwan.

Reporter: Ahda Bayhaqi & Genan Saputra

Sumber: Merdeka.com