Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Suprayoga Hadi menegaskan, pemerintah masih on the track dalam menjalankan program penurunan angka stunting, meski dihadapkan pada keterbatasan akibat pandemi Covid-19.
Menurut dia, hal ini dilakukan untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
Baca Juga
"Mengentaskan stunting menjadi salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM di masa depan," kata Suprayoga dalam siaran pers diterima, Rabu (3/3/2021).
Advertisement
Suprayoga menyatakan, Indonesia terus mendorong konvergensi program penurunan stunting dari pusat hingga tingkat desa, agar bisa menyasar sasaran program rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (1.000 HPK). Dia meyakini, program ini bukan kegiatan setengah hati demi mencapai target 14 persden di tahun 2024.
"Kami tidak akan setengah-setengah dalam menuntaskan persoalan ini. Kami kerahkan untuk menurunkan angka stunting ke level 14 persen di tahun 2024," kata Suprayoga.
Suprayoga percaya, modal sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat krusial dalam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih besar.
"Kualitas sumber daya manusia yang terbangun dengan baik, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan dan daya saing sebuah negara," tandas Suprayoga.
Â
Â
**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Dampak Stunting
Suprayoga menyebut, stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, dampak ke depannya menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan di tingkat negara.
"Stunting harus segera diatasi. Apalagi mulai 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi ancaman besar bagi bonus demografi tersebut. Indonesia harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bonus demografi itu," imbuhnya.
Sebagai informasi, keseriusan Indonesia dalam menuntaskan stunting ditunjukkan melalui komitmen pimpinan nasional yang telah menetapkan bahwa prevalensi stunting untuk dapat diturunkan dari 27,7 persen di tahun 2019 menjadi 14 persen di tahun 2024.
Hal ini didukung dengan peningkatan alokasi pendanaan yang terdesentralisasi ke daerah dan desa.
Diketahui, kepala daerah menjadi motor bergulirnya program penurunan stunting. Saat ini, tercatat 358 dari 514 pemimpin daerah berkomitmen mempercepat program pencegahan stunting.
Advertisement