Hadiri Presidensi G20 Brasil, Sri Mulyani Soroti 3 Hal Penting soal Pandemic Fund

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan hasil rangkaian Pertemuan Ketiga Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di bawah Presidensi Brasil di kota Rio de Janeiro. Dalam agenda tersebut membahas pandemic fund.

"Agenda hari pertama di Rio De Janeiro adalah High Level Event oleh The Pandemic Fund. Ini merupakan rangkaian Pertemuan Ketiga Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di bawah Presidensi Brasil di kota Rio de Janeiro," tulis Sri Mulyani dalam media sosial pribadinya @smindrawati, Kamis (25/7/2024).

Bendahara negara ini menjelaskan, pandemic Fund merupakan inisiatif dan milestone dari Presidensi G20 Indonesia pada 2022 mengumpulkan lebih dari USD 2 miliar dari 47 donor dan telah mendanai 19 proyek di 37 untuk Persiapan dan Reapons Pandemi diantaranya di Bhutan, Ethiopia, Kamboja, Mongolia, termasuk India.

Sebagai co-chair dari Health and Finance Minister, Sri Mulyani menyampaikan 3 hal penting yaitu, pertama, pandemic Fund harus mendanai selain kesiapan juga kemampuan respons pengendalian wabah sehingga meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Kedua, Pandemic Fund harus mampu menarik pembiayaan alternatif melalui proyek kerja sama dengan Multilateral Development Bank (MDB), sektor swasta, filantropi dan dana masing-masing negara.

ketiga, Negara maju dapat mendukung Pandemic Fund melalui Debt-for-Health Swaps untuk meringankan beban negara miskin yang memiliki beban hutang tinggi.

"Indonesia telah dan terus mendukung kerjasama penanganan Pandemi - termasuk Pandemic Fund dengan terus mempromosikan inisiatif ini di berbagai forum internasional lainnya, seperti yang kita lakukan di forum ASEAN," pungkas Menkeu.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa terdapat 5 tantangan yang perlu diperhatikan pemerintahan baru terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di era Prabowo-Gibran.

Tantangan pertama, adalah defisit APBN dengan proyek era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus diselesaikan.

"Pelebaran defisit APBN karena warisan proyek era (Presiden) jokowi yang harus diselesaikan, suntikan modal ke BUMN dan belanja operasional seperti belanja pegawai dan barang yang semakin besar," ungkap Bhima kepada Liputan6.com, dikutip Rabu (24/7/2024).Tantangan kedua, adalah terkait rasio pajak. Bhima menyebut, rasio pajak berisiko turun sejalan dengan tekanan pada sektor komoditas, belum optimalnya kepatuhan wajib pajak kakap dan sektor digital.

Selanjutnya juga ada tantangan utang yang jatuh tempo tahun depan sebesar Rp. 800 triliun yang harus dibayar Pemerintahan baru Prabowo Subianto.

"Sehingga mempersulit manuver anggaran untuk program baru seperti makan siang gratis," bebernya.

Adapun pertumbuhan ekonomi yang dibayangi risiko perlambatan karena mitra dagang ekspor, salah satunya China sedang menurunkan permintaan.

"Investasi makin selektif karena masih tingginya suku bunga dan risiko geopolitik," jelas Bhima.

"Diharapkan menteri ekonomi dan keuangan (Pemerintahan baru) Prabowo bisa lebih rasional dan berkata 'tidak' untuk program yang terlalu memakan anggaran besar," tambahnya.

Dalam keterangan terpisah, Direktur PT. Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% selama 5 tahun masa kepemimpinannya Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan sulit tercapai, bila permasalahan struktural ekonomi Indonesia tidak dibenahi.

 "Karena permasalahan ini, selama dua periode Presiden Joko Widodo menjabat, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5%. Target Jokowi saat masa kampanye Pilpres pada 2014 silam pun tak pernah tercapai, yakni membuat ekonomi Indonesia tumbuh 7%," kata Ibrahim.