Ribuan Advokat DPN Indonesia Dapat Kemudahan Punya Kantor Premium

Liputan6.com, Jakarta - Kabar gembira bagi para advokat yang tergabung dalam Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia. Sebab, kini mereka memperoleh kemudahan untuk memiliki kantor eksklusif, premium, dan mewah di lokasi strategis Jakarta dan Bali.

Hal ini terwujud usai DPN Indonesia menggandeng Marquee Executive Offices. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di Jakarta pada Jumat 21 Mei 2021.

"Advokat dari DPN Indonesia nantinya diberi paket spesial atau kemudahan berkantor di 18 lokasi Premium Office Center, Marquee Executive Offices," kata Presiden DPN Indonesia, Faizal Hafied, di Jakarta, Senin 24 Mei 2021.

Marquee Executive Offices adalah penyedia layanan kantor premium terkemuka di Indonesia dengan fokus utama pada penyediaan solusi bisnis satu atap. Saat ini, Kantor Eksekutif Marquee berlokasi di gedung perkantoran Grade A yang berada di Jakarta dan Bali.

Faizal menjelaskan, saat ini ribuan pengacara sudah bergabung dan atau dilantik oleh DPN Indonesia. Dengan kerja sama eksklusif ini, ribuan Advokat DPN Indonesia akan mendapat kemudahan memiliki kantor strategis, mewah dan premium di Jakarta dan Bali.

"Diharapkan ini dapat memperkuat image profesional Advokat anggota DPN Indonesia di mata klien dan juga diharapkan para Advokat dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan nantinya," kata Faizal dalam keterangannya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

DPN Indonesia sudah melakukan pelantikan sejak Februari hingga Mei 2021. Bahkan DPN Indonesia memecahkan rekor secara nasional pada April 2021 sebagai organisasi advokat yang dapat melakukan pelantikan dan penyumpahan di 3 provinsi sekaligus dalam 1 pekan.

Yaitu pada 26 April 2021 di Pengadilan Tinggi Bandung, 28 april 2021 di Pengadilan Tinggi Banten, serta pada 29 April 2021 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Faizal menjelaskan, ribuan advokat yang telah dilantik ini telah melewati beberapa tahap formil sesuai UU Advokat yakni tahap Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA).

"Mereka berhak dilantik dan mengambil sumpah Advokat dan kemudian sudah bisa langsung untuk terjun ke dunia Advokat dan menangani perkara," kata Faizal.

Faizal menegaskan, sebelum dilantik, para calon Advokat ini menanda tangani Pakta Integritas dan harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh DPN Indonesia. Hal ini menjadi penting guna melahirkan Advokat yang berkualitas, profesional, berintegritas, serta memiliki keahlian teknis hukum dan mematuhi kode etik Advokat Indonesia.

"Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan jasa hukum terbaik kepada para pencari keadilan," kata dia.

Faizal menjelaskan, DPN Indonesia akan terus melahirkan advokat yang berkualitas, profesional, berintegritas, serta memiliki keahlian teknis hukum dan mematuhi kode etik Advokat Indonesia, sehingga diharapkan dapat menjadi pilar penegak hukum di indonesia sesuai dengan amanat dari UU Advokat yaitu Advokat adalah penegak hukum di indonesia.

"DPN Indonesia berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam mengikuti perkembangan zaman dan dalam rangka mengayomi dan melayani serta memfasilitasi anggotanya," ujarnya.

DPN Indonesia merupakan organisasi Advokat yang didirikan untuk berkontribusi dalam mencetak Advokat andal dan berkualitas, dideklarasikan di Jakarta pada 2020 dan telah mendapat pengesahan surat keputusan pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM RI.