DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenhan 31 Mei soal Alutsista

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru akan hadir pada Rabu, 2 Juni 2021 dalam RDP dengan DPR itu.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 30 Mei 2021, 13:08 WIB
Diterbitkan 30 Mei 2021, 13:08 WIB
DPR Bersolek Jelang Sidang Tahunan dan Perayaan Kemerdekaan
Petugas membersihkan area depan Gedung MPR/DPR/DPD yang meliputi Kolam, Halaman, Lobi gedung Nusantara Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang bulan Agustus yang juga Perayaan Kemerdekaan RI, Parlemen bersolek menyambut sidang Tahunan yang diselenggarakan 14 Agustus 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR pada Senin, 31 Mei 2021. Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Besok yang RDP Pak Wamenhan," tutur Dahnil saat dikonfirmasi, Minggu (30/5/2021).

Menurut Dahnil, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru akan hadir pada Rabu, 2 Juni 2021. "Pak Menhan tanggal 2 Juni. Hadir dengan Pak Wamen," jelas dia soal RDP dengan DPR itu.

Dahnil belum membeberkan banyak perihal rapat tersebut. Termasuk sejumlah pembahasan yang akan didiskusikan di dalamnya

"Saya belum bisa konfirmasi," Dahnil menandaskan.

Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait rencana pihaknya yang ingin membeli alutsista.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rencana Beli Alutsista

Kemenhan di bawah Prabowo Subianto berencana membeli alutsista lewat pinjaman utang ke luar negeri. Nilainya ditaksir sekitar US$ 124.995.000.000 atau setara Rp 1,7 kuadriliun.

"Kami masih menunggu penjelasan dari Menteri Pertahanan Jenderal Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR dalam pembahasan anggaran Kemenhan nantinya," kata Tamliha kepada wartawan, Minggu (30/5/2021).

Dia pun menuturkan, sebenarnya, DPR tetap mendukung rencana membeli alutsista sebagai bentuk modernisasi.

"Prinsipnya Komisi I DPR mendukung sepenuhnya keinginan pemerintah untuk melakukan pembelian alutsista bagi kepentingan pertahanan dan tegaknya NKRI," jelas Tamliha.

Tamliha menyatakan anggaran fantastis untuk pembelian alutsista tidak dilakukan sekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap hingga 2024.

"Sebenarnya anggaran tersebut dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2021 dan secara bertahap sampai dengan 2024," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya