Kemenhan Akui Rencana Pembelian Alpalhankam Akan Gunakan Pinjaman Luar Negeri

Dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 31 Mei 2021, 19:59 WIB
Diterbitkan 31 Mei 2021, 19:59 WIB
Dahnil Azhar Simanjuntak memberikan kesaksian di sidang kasus penyebaran hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet. (Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)
Dahnil Azhar Simanjuntak memberikan kesaksian di sidang kasus penyebaran hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet. (Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akui rencana pembiayaan yang nantinya digunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) akan menggunakan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

"Pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri," kata Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).

Dia menyebut, nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

"Mengapa? Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," klaim Dahnil.

Secara terpisah, Wakil Menteri Pertahanan Letjen Muhammad Herindra mengklaim tidak ada kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan.

"Anggaran selama ini kan 0,8% dari GDP, kita minta itu saja, enggak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan itu saja. Sama saja," kata Herindra usai rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/5/2021).

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Diklaim Tak Berubah

Herindra menyebut, anggaran tidak berubah tetapi skema pembayarannya akan berbeda.

Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut.

"Nanti skemanya saja yang berbeda, tapi anggaran tetap," kata dia.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya