Efek Domino Jet Pribadi Kaesang, Bakal Merembet ke Istana?

KPK Panggil Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan soal Korupsi Barang Darurat Covid-19

KPK menjadwalkan memeriksa Wakil Bupati Bandung Barat sekaligus Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 27 Jul 2021, 11:24 WIB

Diterbitkan 27 Jul 2021, 11:24 WIB

KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017

Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemerintahan Provinsi Papua mendapat skor terendah yaitu 52,91. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Wakil Bupati Bandung Barat sekaligus Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan. Hengky akan diperiksa seputar kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Hengky akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS).

"Hari ini (27/7) pemeriksaan untuk saksi AUS atas nama Hengky Kurniawan (Wakil Bupati Bandung Barat)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Pada kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Selain keduanya, KPK juga menetapkan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M. Totoh Gunawan (MTG) sebagai tersangka.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dugaan

KPK menduga Aa Umbara menerima sekitar Rp 1 miliar terkait pengadaan ini. Aa Umbara diduga membantu Totoh dan Andri mendapat proyek pengadaan bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

Sepanjang April-Agustus 2020, Pemkab Bandung Barat menyalurkan bansos bahan pangan dengan 2 jenis paket yakni bansos Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bansos terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB).

Pembagian dua jenis bansos itu telah dilakukan sebanyak 10 kali dengan total realisasi anggaran senilai Rp 52,1 miliar.

Lanjutkan Membaca ↓