5 Pernyataan Jokowi soal Penghentian Ekspor Komoditas Tambang Mentah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bicara soal penghentian ekspor komoditas tambang mentah, salah satunya adalah nikel. Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah industri tambang dalam negeri.

"Kita tidak boleh lagi yang namanya mengekspor bahan (tambang) mentah. Stop udah stop. Karena yang kita inginkan nilai tambah, added value," ungkap Jokowi dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu 24 November 2021.

Dirinya menaksir, melalui penghentian ekspor nikel mentah dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Yakni sebesar USD 20 miliar atau berkisar Rp 250 triliun.

Hal ini sejalan dengan berkomitmen untuk menyetop ekspor komoditas tambang berupa bahan mentah dan bertujuan mendorong nilai tambah bagi Indonesia.

"Kita lihat saja besi baja pada saat boleh ekspor nikel (mentah) 3-4 tahun lalu kita berada di angka USD 1,1 miliar. Tahun ini perkiraan saya sudah meloncat USD 20 miliar karena stop nikel (mentah), dari kira-kira Rp15 triliun melompat menjadi Rp250 triliun," kata Jokowi.

Berikut 4 pernyataan Jokowi soal penghentian ekspor komoditas tambang mentah, yang salah satunya adalah nikel dihimpun Liputan6.com:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomitmen untuk menyetop ekspor komoditas tambang mentah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah industri tambang dalam negeri.

"Kita tidak boleh lagi yang namanya mengekspor bahan (tambang) mentah. Stop udah stop. Karena yang kita inginkan nilai tambah, addit value," ungkapnya dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu 24 November 2021.

Jokowi menerangkan, penting bagi Indonesia untuk segera menghentikan kegiatan ekspor komoditas tambang dalam bentuk mentah. Mengingat, nilai jual yang lebih murah ketimbang ekspor dalam bentuk bahan setengah jadi maupun jadi.

"Jadi, kita ingin agar bahan-bahan mentah itu diekspor dalam bentuk setengah jadi maupun jadi," tekannya.

Untuk langkah awal, lanjut Jokowi, pemerintah akan menghentikan ekspor tiga jenis komoditas tambang mentah. Seperti, komoditas tambang nikel mentah.

"Lalu, tahun dengan stop bauksit. Dan, tahun depannya lagi stop timah. Kita ingin agar bahan-bahan mentah diekspor dalam barang setengah jadi atau barang jadi," terang Jokowi.

Jokowi menaksir, melalui penghentian ekspor nikel mentah dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Yakni sebesar USD 20 miliar atau berkisar Rp 250 triliun.

Hal ini sejalan dengan berkomitmen untuk menyetop ekspor komoditas tambang berupa bahan mentah. Hal ini bertujuan untuk mendorong nilai tambah bagi Indonesia.

"Kita lihat saja besi baja pada saat boleh ekspor nikel (mentah) 3-4 tahun lalu kita berada di angka USD 1,1 miliar. Tahun ini perkiraan saya sudah meloncat USD 20 miliar karena stop nikel (mentah), dari kira-kira Rp15 triliun melompat menjadi Rp250 triliun," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan, dirinya tidak mempermasalahkan atas ancaman sejumlah negara untuk melayangkan gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) setelah Pemerintah Indonesia menghentikan ekspor komoditas tambang mentah.

"Meski kita (Indonesia) memang digugat di WTO gak masalah," ucap dia.

Sebab, kata Jokowi, keputusan pemerintah Indonesia untuk menyetop ekspor komoditas tambang mentah mempunyai arah yang jelas. Yakni, mendorong hilirisasi industri tambang di dalam negeri.

"Semuanya (industri tambang) diindustrialisasikan, dihilirisasikan, di negara kita," terang dia.

Selain itu, tujuan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan ekspor tambang bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menutup diri maupun menghambat aktivitas ekonomi internasional. Jokowi memastikan, Indonesia tetap terbuka untuk menerima investasi asing.

"Saya sampaikan kemarin waktu di G20 dengan EU (uni eropa). Kita ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka. Kita tidak tertutup, kalau ingin nikel silakan. Tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia bawa industrinya, bawa teknologinya ke Indonesia," bebernya.

Untuk itu, Jokowi meminta seluruh pihak dapat membantu pemerintah mempercepat proses hilirisasi di industri tambang. Dengan demikian, Indonesia bisa mencicipi nilai tambah dari geliat ekspor komoditas tambang.

"Jadi, tidak boleh ekspor barang (tambang) mentah. Sudah mulai dengan nikel stop. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, added value," tandas Jokowi.