4 Langkah Pemerintah Agar Aceh Capai Target 70 Persen Vaksinasi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Masih ingatkah ratusan pedagang ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Serangga, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, mengamuk serta merusak gerai vaksinasi Covid-19 yang ditempatkan di sana, Selasa pagi, 28 September 2021? 

Kejadian ini disebabkan karena pembeli yang datang ke tempat itu mulai sepi sejak tempat itu jadi salah satu titik lokasi vaksinasi.

Dalam beberapa video yang dikirimkan kepada Liputan6.com, terlihat ratusan massa berkerumun di lokasi. Sementara kertas, potongan meja milik petugas vaksinasi, dan benda-benda lainnya berserakan di atas tanah. Suasana pun terdengar ricuh, diisi dengan teriakan yang saling bertautan penuh amarah.

"Kamo minta raseuki h'ana meutemèe lhée (kami cari rezeki tidak dapat lagi)," teriak seseorang.

Menurut informasi, para pedagang ikan di PPI tersebut mulai kesal sejak aparat kepolisian ditempatkan di sana sebagai petugas screening (penyaringan) yang akan menanyakan status vaksinasi pembeli. Bagi pembeli yang belum divaksin, mereka diharuskan ikut vaksinisasi di tempat, jika tidak, KTP yang bersangkutan akan ditahan.

Hal ini lantas menyebabkan pembeli enggan datang ke sana. Karena pembeli berkurang, otomatis jumlah pendapatan pedagang juga menurun, yang pada akhirnya menyebabkan kegiatan vaksinasi Covid-19 dianggap sebagai biang dari masalah tersebut.

Banyaknya kejadian penolakan vaksinasi di Aceh, menjadi bulan yang sulit bagi tenaga medis serta Dinas Kesehatan Aceh melakukan target vaksinasi di Aceh. Namun, update terbaru saat ini vaksinasi di Aceh kian hari makin lancar dan tidak ada lagi keributan.

Lantas, langkah seperti apa yang dilakukan pemerintah agar Aceh dapat memenuhi target 70 persen dalam percepatan vaksinas Covid-19?

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

Sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 dan mencapai herd immunity, pemerintah mengajak semua stakeholder untuk bahu membahu mendukung percepatan vaksinasi Covid-19. Di antara wilayah yang perlu mendapatkan perhatian adalah Provinsi Aceh. 

Berdasarkan catatan, secara keseluruhan Provinsi Aceh belum memenuhi target vaksinasi dosis pertama sebesar 70%. Meski Kota Banda Aceh telah melampaui target penyuntikan 70%, tapi kota/kabupaten lainnya tercatat memiliki cakupan vaksin di bawah 50%.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta dan mengajak dukungan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan lainnya untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 di Provinsi Aceh. Apalagi, stok vaksin di Provinsi Aceh memadai dan dapat memenuhi kebutuhan untuk mendukung akselerasi program vaksinasi, yang ditargetkan mencapai 70% dari total populasi hingga akhir tahun.

"Mohon dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda mendukung program ini," kata Mendagri saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Banda Aceh Convention Hall, Kota Banda Aceh, Selasa, 14 Desember.

Mendagri menambahkan, penetapan target bukan sebatas pada angka atau kuantitas ketercapaian, tetapi sebagai ikhtiar dalam melindungi masyarakat agar segera terbentuk kekebalan kelompok. Hal ini juga dilakukan untuk mendukung indikator pengendalian pandemi yang kian membaik, seperti menurunnya positivity rate dan rendahnya fatality rate atau kematian yang disebabkan terinfeksi Covid-19. 

"Ini penting untuk proteksi masyarakat kita, meskipun angka-angka rendah (angka kasus positif), tapi kita tidak boleh lengah,” ujarnya.

Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu melibatkan dan bekerja sama dengan stakeholder lain, agar cakupan vaksinasi kian meluas. Apalagi, kata Mendagri, stok ketersediaan vaksin di Provinsi Aceh juga terlaporkan aman dan siap digunakan.

"Jadi ketersedian vaksin sendiri di Aceh sudah memadai, kalau kurang dari Kemenkes siap untuk menambah lagi, yang penting bagaimana kita untuk mempercepat ini. Ini perlu kerja sama kolaboratif. Kita minta semua Pemda provinsi, kabupaten/kota semua bergerak. Kemudian juga teman-teman dari Polri/TNI, Binda, Kejaksaan, siapapun juga, BUMN," bebernya.

Sementara itu, jaminan ketersedian stok vaksin juga turut diaminkan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Prima Yosephine.

Ia mengatakan, ketersediaan vaksin di Provinsi Serambi Mekah itu terbilang aman dan siap digunakan. 

"Untuk ketersedian vaksin saat ini, kita sangat cukup, jadi tinggal untuk bagaimana mengkoordinasikan di lapangan agar laju kita bisa tinggi. Kami akan support, jadi vaksin yang ada saat ini kami selalu sampaikan kepada semua pemerintah daerah untuk segera diberikan, dioptimalkan pemakaiannya, tidak usah ditahan-tahan. Larena kami akan memenuhi untuk kebutuhan dosisi berikutnya," kata dr. Prima.

Dengan ketersediaan vaksin yang memadai dan dukungan tokoh masyarakat, diharapkan target percepatan vaksinasi di Provinsi Aceh segera terpenuhi.

Menetralisasi hoaks-hoaks mengenai penolakan vaksin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempunyai pesan sendiri kepada para kepala daerah di Provinsi Aceh. Ia meminta supaya mereka menangkal hoaks vaksinasi Covid-19. Upaya tersebut perlu dilakukan agar masyarakat ikut program vaksinasi.

"Bapak, minta tolong bantu untuk menetralisasi hoaks-hoaks mengenai penolakan vaksin," kata Mendagri dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa, 14 Desember. 

Tidak sedikitnya hoaks yang beredar di daerah tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi seorang kepala daerah. Tito Karnavian yakin seorang kepala daerah memiliki berbagai strategi untuk menangkal hoaks sebab mereka terlatih saat mengikuti ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kerap diwarnai dengan berbagai hoaks.

"Bapak-bapak berpengalaman betul (menangani hoaks)," ucap Mendagri.

Dikatakan pula bahwa persoalan hoaks tersebut dapat ditangani. Salah satunya dengan melibatkan para tokoh yang berpengaruh pada masyarakat sekitar. Menurut dia, apabila hoaks yang merebak berkaitan dengan paham keagamaan. Tentu upaya dengan melibatkan para tokoh agama menjadi penting.

Langkah lainnya, lanjut Mendagri, dengan melibatkan jajaran Kementerian Agama yang ada di Provinsi Aceh. Peran Kementerian Agama, antara lain memberikan pemahaman kepada lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya, pondok pesantren dan sebagainya.

Dengan begitu, masyarakat yang bersedia mengikuti vaksinasi akan semakin banyak.

Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan laju vaksinasi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah menargetkan capaian vaksinasi dosis pertama hingga akhir Desember 2021 sebesar 70 persen dari total populasi. 

(Elza Hayarana Sahira)